Dugaan Seleksi Tertutup Beasiswa Afirmasi di Tanimbar: Anak Petani Tertinggal, Anak Pejabat Melenggang?
Maluku, kpktipikor.id – Program Beasiswa Afirmasi dari Kementerian Pendidikan yang ditujukan bagi siswa-siswi lulusan SMA dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kembali disorot di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dugaan praktik tidak transparan dan seleksi tertutup mulai menyeruak, memunculkan pertanyaan besar tentang integritas pelaksanaan program yang sejatinya dirancang untuk pemerataan akses pendidikan itu, Minggu (15/6/2025)
Sejumlah siswa dilaporkan baru mengetahui informasi beasiswa pada saat-saat terakhir menjelang penutupan pendaftaran. Bahkan, seorang oknum yang diduga dari Dinas Pendidikan terlihat terkejut saat menerima pendaftar tambahan yang bukan berasal dari lingkaran “dekat“, memunculkan spekulasi bahwa proses seleksi telah berlangsung secara tertutup sejak awal.
Situasi ini menimbulkan dugaan serius: apakah beasiswa afirmasi benar-benar menjangkau seluruh lulusan SMA di wilayah Tanimbar, atau hanya berputar di kalangan tertentu di kota Saumlaki?
Lebih jauh lagi, kekhawatiran bermunculan bahwa penerima manfaat diduga didominasi oleh anak-anak dari keluarga oknum – oknum aparat atau mereka yang memiliki akses langsung kepada pengelola beasiswa.
Jika dugaan ini benar, maka pemberian beasiswa tidak lagi berdasarkan kualitas atau kebutuhan, melainkan berdasarkan kedekatan personal. Hal ini tentu mencederai prinsip keadilan sosial dan merusak semangat pemerataan pendidikan di daerah 3T seperti Tanimbar.
Kondisi di tingkat provinsi, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, disebut-sebut menjadi cikal bakal rusaknya sistem distribusi informasi dan proses pendaftaran yang semestinya terbuka dan inklusif. Jika praktik ini dibiarkan menjalar hingga ke tingkat kabupaten, maka masa depan pendidikan di Tanimbar berada di ujung tanduk.
“Jangan sampai beasiswa yang seharusnya menyelamatkan generasi muda justru dikendalikan oleh moral bobrok oknum-oknum yang haus kuasa dan keuntungan pribadi,” tegas seorang tokoh masyarakat Tanimbar yang enggan disebutkan namanya.
Berbagai pihak kini mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan beasiswa afirmasi ini. Tujuannya bukan hanya membuka aib dugaan nepotisme dalam sistem pendidikan, tapi juga untuk memastikan bahwa akses pendidikan berkualitas tetap menjadi hak setiap anak bangsa. bukan hak eksklusif anak pejabat.
Jika tidak segera dibenahi, maka bukan hanya kredibilitas Dinas Pendidikan yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan generasi muda Tanimbar yang haus akan keadilan dan kesempatan yang sama.
(PL)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar