Bupati KKT Tegaskan Dukungan untuk PKN, Ingatkan Jangan Jadi Alat Pemerasan

Maluku, kpktipikor.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Ricky Jauwerissa menegaskan dukungannya terhadap Pemantau Keuangan Negara (PKN) KKT untuk terus mengawasi penggunaan dana publik. Namun, ia mengingatkan agar lembaga ini tidak disalahgunakan sebagai alat pemerasan.

“Laksanakan tugas sesuai AD/ART. Jangan jadikan PKN sebagai alat memeras, dan ingat, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan,” tegas Bupati Jauwerissa dalam audiensi bersama Ketua PKN KKT, Samuel Lartutul, di Hotel Incla Saumlaki, baru-baru ini.

Baca Juga

3 hari  lalu

Marga Lenunduan Tegas: Pulau Sukler Warisan Leluhur, Tak Bisa Diubah oleh Unsur Apa Pun

23 Kaperwil Maluku

Dalam pertemuan tersebut, PKN KKT memaparkan sejumlah agenda strategis sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART). PKN berkomitmen membantu pemerintah daerah memantau, mengawasi, dan menginvestigasi penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Audiensi dihadiri langsung oleh Ketua PKN KKT, Samuel Lartutul, bersama dua perwakilan PKN lainnya. PKN KKT sendiri adalah lembaga independen yang menjalankan fungsi kontrol masyarakat sipil di tingkat kabupaten.

Pertemuan berlangsung di Hotel Incla Saumlaki menjadi momentum penting bagi PKN KKT untuk mempertegas perannya mendampingi pemerintah menjaga akuntabilitas keuangan publik.

Baca Juga

2 hari  lalu

Warga Mengeluh,Akses ke Rumahnya Terganggu,Akibat Proyek Drainase Tidak Kunjung Selesai.

8 kaperwil sumut

Samuel Lartutul menjelaskan, sejak terbentuk, PKN KKT telah bergerak aktif melakukan kunjungan perdana ke tiga kecamatan: Wertamrian, Kormomolin, dan Nirunmas. Tujuannya adalah memperkenalkan diri, mensosialisasikan tugas dan fungsi PKN, serta memberikan edukasi mengenai tata kelola dana desa dan pencegahan korupsi. “Kami sudah berjalan lebih dari dua bulan dengan dana pribadi,” ungkap Samuel.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Riky membuka peluang bagi PKN untuk mengajukan proposal resmi sebagai dasar pemberian dukungan dana operasional. “Segera masukkan proposal dan berdoalah semoga ada berkat dana untuk mendukung operasional PKN,” ujar Bupati.

Ke depan, Bupati berharap PKN tetap menjalankan peran sesuai AD/ART, bersinergi dengan pemerintah, serta selalu mengedepankan etika dan profesionalitas dalam setiap temuan di lapangan.

“Dukungan pemerintah menjadi energi bagi kami agar fungsi kontrol terus berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Samuel Lartutul.

(Petrus. L. Watkaat)