AMPERA Apresiasi Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Pulau Nias

waktu baca 2 menit

Sabtu, 20 Des 2025 21:22 29 Korwil Nias

Gunungsitoli – kpktipikor.id 20 Desember 2025 Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Nias yang dijadwalkan berlangsung pada 21–22 Desember 2025. Kehadiran Wakil Presiden di wilayah kepulauan berstatus 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) tersebut dinilai sebagai momentum penting bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap daerah yang selama ini masih mengalami ketimpangan pembangunan.

Koordinator AMPERA, Budiarman Lahagu, S.E, menegaskan bahwa Pulau Nias merupakan cermin dari ketimpangan pembangunan nasional yang hingga kini masih dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Oleh karena itu, kunjungan Wakil Presiden harus dimaknai sebagai langkah awal untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan yang selama ini dinilai belum menyentuh akar persoalan rakyat.
“Ketertinggalan Pulau Nias bukan disebabkan oleh keterbatasan masyarakatnya, tetapi karena lemahnya perhatian dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat dalam menjawab tantangan geografis dan struktural wilayah kepulauan,” ujar Budiarman Lahagu saat berdiskusi bersama wartawan di salah satu warung kopi di Kota Gunungsitoli, Sabtu (20/12/2025).
Mantan aktivis GMNI tersebut menilai kehadiran Wakil Presiden harus dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi riil masyarakat Pulau Nias. Ia menyoroti masih terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya kualitas pelayanan publik, persoalan kelistrikan, pendidikan, kesehatan, serta lemahnya tata kelola layanan negara di daerah kepulauan.
Selain itu, Budiarman juga menyinggung krisis representasi politik nasional yang dialami Pulau Nias. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, tidak terdapat putra daerah Pulau Nias yang duduk sebagai anggota DPR RI, sehingga aspirasi masyarakat dinilai kurang terwakili dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran di tingkat nasional.
“Akibatnya, banyak persoalan strategis Pulau Nias tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam kebijakan nasional,” ungkapnya.
Untuk itu, AMPERA mendesak agar Wakil Presiden tidak hanya mendengarkan laporan formal dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh yang telah disiapkan, melainkan juga membuka ruang dialog langsung dengan aktivis, pimpinan organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), LSM, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil lainnya.
Menurut Budiarman, suara masyarakat sipil merupakan potret paling jujur atas persoalan pelayanan publik dan kegagalan tata kelola pemerintahan yang selama ini dirasakan langsung oleh rakyat di lapangan.
“pa keterlibatan elemen gerakan rakyat, kunjungan pejabat tinggi negara berpotensi hanya menghasilkan kesimpulan semu dan tidak mampu mendorong perubahan kebijakan yang substansial,” tegasnya.
AMPERA berharap kunjungan kerja Wakil Presiden ke Pulau Nias dapat menjadi titik balik lahirnya kebijakan nasional yang lebih adil dan berpihak, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan 3T.
MARTIANUS DUHA