Warga Kelurahan Dalan Lidang Mengeluh,Pendamping PKH Sebut Penentuan BPS

MADINA.Kpktipikor.id
Polemik pendataan bantuan sosial di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memanas. Sejumlah keluarga miskin yang dinilai masih layak menerima bansos justru masih banyak yang tidak pernah mendapatkan bantuan. Pendamping PKH menuding sistem baru pengklasifikasian desil Badan Pusat atau (BPS) menjadi biang keladi. Jumat (07/11/2025).

Di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan,wajah kecewa warga miskin kian sering terlihat dulu hingga sekarang. Kalau ditelusuri satu persatu penerima bantuan berupa PKH sembako dan lainnya,lebih banyak yang mendapat orang yang mampu daripada orang yang kurang mampu dan sangat layak mendapatkan bantuan.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Madina di Kecamatan Panyabungan, Aswan menuding masalah terletak pada mekanisme baru pengklarifikasian desil yang kini dipegang BPS.

“Sekarang di data pun belom tentu masuk namanya juga pengajuan, bisa dapat bisa tidak karena penentuan di pusat dan berdasarkan kuota nasional” terangnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat kelurahan dalan lidang agar mempelajari mekanisme serta mengarah kan masyarakat melaporkan apabila masyarakat menemukan yang tidak sesuai datanya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Lapas Labuhan Ruku Adakan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti bagi 25 Warga Binaan Wanita

33 kabiro batu bara

“Ia memang begitu mekanismenya. Daerah hanya mengajukan. Coba pelajari dulu mekanisme nya kalau memang tidak percaya. Ini sudah sering saya jawab kamu aja yang tidak mau memahami regulasi nya. Coba bertanya ke yang kamu percaya jika tidak percaya. Kalau sudah diajukan hanya sampai disitu. Kita tidak bisa paksakan harus masuk si ini si itu,Masyarakat juga punya hak jika menemukan ada yg tidak pas. Buat aja laporan ke kelurahaan agar di usulkan dikeluarkan. Kebetulan ada aplikasi dikelurahan yg bisa menjangkau itu. Tegasnya.

Sementara Pemerintah Kelurahan Dalan Lidang melalui operator menjelaskan bahwa pihak mereka sudah mengusulkan data warga mereka dan perubahan desil ditentukan oleh pusat.

“Kalau data masyarakat kita sudah kita usulkon Bu,namun kami menunggu perubahan desilnya Bu, sementara data ibu masih desil 6. Kalau untuk bantuan itu yang mendapat desil 1-5 Bu. Ungkapnya.

(JULIANI)