Wakil Ketua BKSAP DPR RI Soroti Minimnya Representasi Perempuan dalam Jabatan Tinggi PBB

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Soroti Minimnya Representasi Perempuan dalam Jabatan Tinggi PBB

NEW YORK, AS – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti masih minimnya representasi perempuan dalam jabatan-jabatan tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sorotan ini disampaikan saat Mardani memimpin delegasi BKSAP DPR RI dalam kunjungan kerja ke Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (1/5/2024).

Baca Juga

2 minggu  lalu

PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU): DEMOKRASI YANG TERNODA

68 kabiro kabupaten sarmi

Dalam pertemuan dengan berbagai pejabat PBB, termasuk perwakilan dari UN Women dan Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), Mardani menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai kunci untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas fakta bahwa meskipun PBB telah lama mengadvokasi kesetaraan gender, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih jauh dari ideal.

"Kita melihat bahwa PBB sebagai organisasi internasional yang seharusnya menjadi contoh bagi negara-negara anggotanya, masih belum mampu mencapai kesetaraan gender secara penuh. Ini sangat disayangkan," ujar Mardani kepada awak media usai pertemuan. "Terutama dalam jabatan-jabatan kunci seperti Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan kepala badan-badan PBB lainnya, jumlah perempuan masih sangat sedikit."

Ketidaksetaraan Gender Hambat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Baca Juga

3 minggu  lalu

Rano Karno Sidak Rusunawa Green Jagakarsa, Soroti Kualitas Bangunan dan Fasilitas Pendukung

25 Admin KPK

Mardani menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga hambatan serius bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ia mencontohkan bagaimana partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan resolusi konflik terbukti meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan solusi.

"Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan dalam proses perdamaian, perjanjian yang dihasilkan cenderung lebih komprehensif dan tahan lama. Perempuan membawa perspektif yang berbeda dan seringkali lebih fokus pada kebutuhan masyarakat yang paling rentan," jelas Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menambahkan bahwa representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan anak perempuan.

BKSAP Dorong Peningkatan Representasi Perempuan di PBB

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong kesetaraan gender, BKSAP DPR RI akan terus menyuarakan pentingnya peningkatan representasi perempuan di PBB, baik melalui forum-forum internasional maupun melalui dialog bilateral dengan negara-negara anggota PBB.

"Kami akan terus mendorong PBB untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan representasi perempuan dalam jabatan-jabatan tinggi. Ini bukan hanya soal memenuhi kuota, tetapi juga soal memastikan bahwa PBB memiliki kepemimpinan yang beragam dan inklusif," tegas Mardani.

BKSAP juga akan mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif mendukung inisiatif-inisiatif PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, termasuk melalui kontribusi finansial dan dukungan politik.

Tantangan dan Hambatan yang Perlu Diatasi

Dalam diskusi dengan perwakilan UN Women dan DPPA, delegasi BKSAP DPR RI juga membahas berbagai tantangan dan hambatan yang menghalangi kemajuan kesetaraan gender di PBB. Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain:

• Bias gender yang tidak disadari: Stereotip dan bias gender yang masih melekat dalam budaya organisasi PBB dapat menghambat perempuan untuk mendapatkan promosi dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.
• Kurangnya dukungan bagi perempuan: Perempuan seringkali menghadapi tantangan tambahan dalam menyeimbangkan karir dengan tanggung jawab keluarga, dan kurangnya dukungan dari PBB dapat membuat mereka sulit untuk maju dalam karir mereka.
• Kurangnya akuntabilitas: Tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa PBB memenuhi komitmennya terhadap kesetaraan gender.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender di PBB

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi kepada PBB, antara lain:

• Melakukan audit gender: Melakukan audit gender secara komprehensif untuk mengidentifikasi bias gender yang ada dalam organisasi PBB.
• Mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender: Mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk kebijakan cuti melahirkan dan pengasuhan anak yang lebih baik.
• Meningkatkan akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dengan menetapkan target yang jelas untuk representasi perempuan dalam jabatan-jabatan tinggi dan memantau kemajuan secara berkala.
• Memberikan pelatihan kesetaraan gender: Memberikan pelatihan kesetaraan gender kepada seluruh staf PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang bias gender dan bagaimana mengatasinya.
• Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan: Memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di semua tingkatan PBB.

Indonesia Berkomitmen pada Kesetaraan Gender

Mardani menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap kesetaraan gender dan telah mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender di tingkat nasional. Ia mencontohkan dengan adanya kuota 30% untuk representasi perempuan di parlemen dan pemerintahan, serta berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

"Indonesia siap berbagi pengalaman dan praktik baiknya dengan PBB dan negara-negara anggota lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan gender secara global," pungkas Mardani.

Kunjungan kerja delegasi BKSAP DPR RI ke PBB ini diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi upaya peningkatan representasi perempuan dalam jabatan-jabatan tinggi di PBB, serta memperkuat komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender di tingkat global. Dengan representasi yang lebih baik, PBB akan lebih efektif dalam mencapai mandatnya untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.