SKANDAL MUTASI JABATAN PALEMBANG LSM GLSS Geruduk dan Gegerkan Kantor Walikota Palembang Tuntut Transparansi Mutasi Jabatan, Dapat Dukungan Aktifis

waktu baca 2 menit
Jumat, 3 Okt 2025 17:59 281 Admin KPK

Kpktipikor.id -PALEMBANG, Jumat, 3 Oktober 2025– Gelombang amarah masyarakat Palembang memuncak! Gabungan LSM Independen Sumatera Selatan (GLSS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota, Jumat (3/10/2025), menuntut keadilan atas skandal mutasi jabatan yang diduga melibatkan Petinggi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Massa aksi yang terdiri dari aktivis anti-korupsi dan perwakilan masyarakat sipil, membawa spanduk dan orasi yang menyoroti penempatan seorang pejabat golongan rendah sebagai Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang. Mereka menilai penunjukan ini tidak sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan.

“Kami mendesak Walikota Palembang untuk segera mengembalikan jabatan ‘R’ ke posisi semula, karena tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah,” ujar Martin, Koordinator Aksi GLSS, dalam orasinya.
Tak hanya itu, GLSS juga menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan pejabat tersebut. Mereka menilai, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat pembangunan Kota Palembang.

“Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa mengawasi proyek-proyek besar jika dia sendiri merangkap jabatan? Ini jelas akal-akalan untuk memperkaya diri sendiri!” lanjut Martin.
GLSS juga menyoroti potensi konflik kepentingan dan terhambatnya kinerja dinas akibat rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Mereka menduga adanya unsur nepotisme atau kepentingan politik di balik kebijakan mutasi ini.
GLSS menuding adanya Para Petinggi Pemkot Palembang melakukan “kongkalikong” dalam penunjukan Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang. Mereka menilai, pejabat yang ditunjuk tidak kompeten dan sarat kepentingan pribadi.
Aksi ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Dodi Almira, seorang aktifis dari Dpp GPP-Pan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam keterangannya, Dodi Almira menyatakan dukungannya terhadap aksi GLSS dan mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dan akan memantau perkembangan kasus ini.

“Kami mendukung penuh aksi yang dilakukan oleh GLSS. Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, dan aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang semakin merajalela di Palembang.ujar Dodi Almira.

Aksi ini berlangsung dengan tertib dan damai, meskipun sempat memacetkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka. Perwakilan dari Pemerintah Kota Palembang menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan mereka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Walikota Palembang terkait tuntutan GLSS. Namun, aksi ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan di media sosial.
Editor :Ka.Biro Kota Palembang Dodi Ismanto.SH

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA