Sinergi Pusat–Daerah, Mensos Gus Ipul dan Bupati Warsubi Perkuat Akurasi Bansos Lewat DTSEN*
Jombang, Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan tepat sasaran melalui pembaruan dan integrasi data kemiskinan secara nasional.
Sosialisasi yang mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi tersebut dihadiri langsung Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia tiba pukul 15.30 WIB dan disambut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta pilar-pilar sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa mulai 2025 data kemiskinan nasional dipusatkan dalam satu sistem yang dikelola Badan Pusat Statistik sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut disajikan dalam bentuk peringkat desil 1 hingga 10 sebagai dasar intervensi program perlindungan sosial.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data sekaligus memperkuat akurasi penerima bansos. Pemerintah daerah, mulai dari tingkat RT/RW, desa, hingga kabupaten, memiliki peran strategis dalam melakukan pemutakhiran data secara faktual sebelum dikirimkan ke BPS untuk diolah dan diperbarui setiap tiga bulan.
“Data ini sangat dinamis. Kondisi masyarakat bisa berubah dalam waktu singkat. Karena itu, pembaruan harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi salah sasaran yang berpotensi menjadi temuan di kemudian hari,” ujar Gus Ipul.
Selain melalui jalur formal seperti Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi aktif melalui mekanisme digital. Warga dapat menyampaikan usulan maupun sanggahan melalui Aplikasi Cek Bansos, layanan Command Center Kemensos di 171 atau 021-171, serta WhatsApp Lapor Bansos di 08877 171 171.
Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang 2025, hampir dua juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan agar program perlindungan sosial tetap adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos juga meninjau Sekolah Rakyat (SR) di Jombang dan berdialog dengan kepala sekolah serta siswa. Ia menyampaikan bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Jombang, sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Bupati Warsubi menyatakan komitmen Pemkab Jombang untuk mendukung penuh implementasi DTSEN. Menurutnya, pemetaan berbasis desil akan membantu pemerintah daerah menyusun intervensi yang lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kami siap memperkuat peran operator data desa dan seluruh pilar sosial agar data yang dikirim benar-benar faktual. Dengan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, program bansos di Kabupaten Jombang diharapkan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
(AD1W)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar