Saumlaki,kpktipikor.id -Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu keamanan, sinergi antara aparat penegak hukum dan insan pers menjadi fondasi strategis yang tak terelakkan. Momentum itu tergambar dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar di Markas Polres Kepulauan Tanimbar, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan jajaran kepolisian dengan para jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pengurus Pro Jurnalismedia Siber (PJS), unsur organisasi kepemudaan, serta tokoh agama. Hadir langsung Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H bersama jajaran pejabat utama.
Lebih dari sekadar agenda seremonial, pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi moral dan komunikasi lintas sektor. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara kepolisian dan media. Ia mengakui bahwa di era digital, informasi bergerak dalam hitungan detik, dan dalam kecepatan itu, potensi salah tafsir maupun disinformasi ikut membesar.
“Sinergi dengan media menjadi kunci agar setiap informasi yang beredar tidak memicu kesalahpahaman, melainkan memberi edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi pers bukan sekadar penyampai kabar, tetapi mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Pemberitaan yang berimbang, faktual, dan bertanggung jawab dinilai mampu meredam isu liar yang berpotensi memantik ketegangan sosial. Dalam konteks daerah kepulauan yang majemuk seperti Tanimbar, akurasi informasi menjadi benteng pertama pencegah konflik.
Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Deswinson Oratmangun, yang ditemui secara terpisah, menegaskan komitmen insan pers untuk tetap menjaga independensi dan integritas dalam setiap pemberitaan, sembari membangun kolaborasi yang profesional dan proporsional dengan aparat penegak hukum.
Ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan media merupakan wujud kontrol sosial yang sah dan konstruktif dalam sistem demokrasi. bukan bentuk resistensi terhadap institusi. Menurutnya, relasi pers dan aparat harus ditempatkan dalam kerangka saling menghormati fungsi masing-masing, dengan kepentingan publik sebagai orientasi utama.
“Pers dan kepolisian memiliki fungsi berbeda, tetapi tujuan besarnya sama: menjaga kepentingan publik,” ujarnya.
Elemen pemuda yang hadir turut menyampaikan dukungan terhadap upaya Polres dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka berharap ruang dialog seperti ini tidak berhenti pada momentum Ramadan, melainkan menjadi pola komunikasi berkelanjutan yang mampu menjembatani perbedaan perspektif.
Sementara itu, tokoh agama mengingatkan bahwa stabilitas sosial tidak hanya dibangun lewat regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan nilai-nilai moral. Toleransi, saling menghormati, serta semangat persaudaraan disebut sebagai fondasi utama masyarakat Tanimbar yang majemuk.
Buka puasa bersama ini pada akhirnya menjadi simbol bahwa keamanan tidak lahir dari satu institusi semata. Ia tumbuh dari kolaborasi, transparansi, dan komitmen bersama menjaga ruang publik tetap sehat.
Di tengah tantangan era digital yang sarat provokasi dan fragmentasi opini, kemitraan yang kuat antara pers, aparat, pemuda, dan tokoh agama bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Stabilitas daerah adalah kerja kolektif. Dan jika komunikasi terjaga, Tanimbar memiliki peluang besar untuk tetap berdiri kokoh di atas nilai persaudaraan dan tanggung jawab bersama.
Tidak ada komentar