Sekdakab ; Pemkab Mojokerto Datangi KPK Untuk Konsultasi Pindah Ibukota Kabupaten
MOJOIKERTO ~ Isu yang menyatakan KPK memanggil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dibantah keras oleh Drs. Teguh Gunarko, M.Si. Sebaliknya, pihaknya secara proaktif mendatangi Gedung KPK Jakarta pada beberapa hari yang lalu untuk berkonsultasi terkait proses pemindahan ibu kota ke Mojosari, serta menindaklanjuti hasil monitoring verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan KPK pada 25β27 November 2025.
“Saat kami datang bersama Bupati, Ketua DPRD, dan jajaran OPD terkait, tujuan utamanya adalah meminta arahan agar perpindahan berjalan sesuai prosedur, meminimalisir risiko hukum, dan memastikan tata kelola anggaran yang bersih. Kami juga menyampaikan perbaikan kinerja terkait pengelolaan hibah dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai tindak lanjut dari monitoring tahun lalu,” jelas Teguh.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Mojokerto juga meminta pendampingan KPK untuk proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut, agar seluruh tahapan berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas korupsi. Rencana pemindahan ibu kota dari wilayah Kota Mojokerto ke Mojosari bertujuan meningkatkan pelayanan publik, memeratakan pertumbuhan ekonomi, dan menormalisasi tata pemerintahan. Proses ini melibatkan penyusunan naskah akademik yang mempertimbangkan konektivitas wilayah, pertumbuhan penduduk, dan kemampuan keuangan daerah.
Sinergi dengan KPK terfokus pada pencegahan korupsi, supervisi tata kelola, dan peningkatan Survei Penilaian Integritas (SPI). Sebelumnya, pada 2024, Pemkab Mojokerto telah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi yang disaksikan KPK.
“Kami diterima baik dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Wahyudi Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK atas komitmen kami dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Teguh. (14/3/2026).(rh)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar