Runtuhnya Demokrasi Diantara Kepentingan Oligarki Elit Politik Bangsa.
Oleh. Victor Ruwayari Pemerhati Demokrasi Lintas Papua.
Runtuhnya demokrasi akibat kepentingan oligarki politik adalah sebuah lanskap fenomena di mana segelintir elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan institusi negara, memanipulasi proses elektoral, dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil demi kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga mengikis prinsip-prinsip demokrasi seperti supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Situasi dan kondisi saat ini menyebabkan demokrasi menjadi semu, sementara penguasaan oleh segelintir elit oligarki semakin kuat, seperti yang diamati di Indonesia pasca-Reformasi.
Fenomena ini didorong oleh jaringan kekuasaan yang kompleks, termasuk elit ekonomi, birokrat, dan tokoh politik yang bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan mereka dan mengabaikan hak asasi manusia serta keadilan.
Plato yang hidup di abad ke-4 SM mengartikan kata oligarki berkonotasi buruk, yaitu bentuk kekuasaan sekelompok kecil orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri.
Aristoteles memperjelas oligarki sebagai penyebab ketidakadilan dan perpecahan di masyarakat, bentuk penyimpangan kekuasaan yang lebih buruk dari aristokrasi.
Di abad ke-18, James Madison sudah memperingatkan rakyat Amerika Serikat akan bahaya kekuatan ekonomi para pengusaha kaya yang mulai mengarahkan kebijakan negara melalui pengaruh politik, media, dan lembaga keuangan.
Oligarki terus merangsek ke sistem pemerintahan guna mendapatkan keuntungan lebih besar. Hingga kini, di abad ke-21, pandangan yang ditulis Jeffrey Winters tak mengubah makna oligarki. Rekam jejaknya di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kian mengokohkan kedudukannya dalam sistem pemerintahan modern.
Negara sebagai lahan subur berkembangnya elite kaya-militer-birokrasi dan keluarga, mengakumulasi kekayaannya yang berasal dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah, izin usaha pertambangan seperti minyak bumi-gas-batubara, izin pengelolaan hasil hutan, konsesi lahan perkebunan, izin impor barang kebutuhan dalam negeri, hingga izin pendirian bank swasta yang diberikan kepada para kroninya.
Aliansi ini membentuk struktur state-corporate oligarchy—kekuasaan politik menyediakan perlindungan dan fasilitas, sementara elite kaya memberikan dukungan logistik dan dana bagi penguasa, melanggengkan rezim.
Kritik-kritik masyarakat terhadap kebijakan negara yang pro-elite diberangus, demokrasi dibungkam, korupsi di dalam pemerintahan merebak, KKN berkembang luas seiring dengan ketimpangan ekonomi rakyat semakin lebar membuat kemiskinan semakin nyata.
Runtuhnya nilai-nilai demokrasi, atau kemunduran demokrasi, sebagai akibat dari kepentingan oligarki elit politik bangsa mengacu pada fenomena di mana praktek dan prinsip-prinsip demokrasi mulai memburuk atau terdegradasi dalam suatu negara. Ini bisa ditandai dengan melemahnya institusi demokrasi, berkurangnya partisipasi publik, meningkatnya polarisasi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Suara rakyat yang terabaikan adalah salah satu indikator penting dari kemunduran demokrasi, karena suara rakyat adalah esensi dari sistem demokrasi.
Oligarki di dalam kekuasaan menyandra lembaga negara memudahkan akumulasi kekayaan dengan cepat. Sektor pertambangan-energi, kehutanan, infrastruktur, properti, perhubungan, perdagangan luar negeri, pertahanan, komunikasi, industri, hingga sektor keuangan jadi target oligarki.
Oligarki Elit Politik Bangsa mengendalikan hasil general elections dalam kontestasi politik dan demokrasi yang konsekuensinya merupakan utang politik kepada oligarki.
Penguasa politik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kekuatan ekonomi yang telah memberikan dukungan finansialnya. Situasi ini menjadi akar masalah korupsi di Tanah Air yang tak kunjung berhenti.
Demokrasi sebagai formalitas dapat dikendalikan melalui birokrasi, parlemen hanya karena kepentingan Oligarki yang memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik, sekaligus membungkam suara kritis masyarakat dengan finansial dan instrumen hukum, yang pada akhirnya dapat menenggelamkan demokrasi, Pemerintahan tidak lagi menjadi perwakilan kehendak rakyat, tetapi menjadi ajang negosiasi antar kepentingan Oligarki elite politik bangsa.
Kondisi ini membutuhkan hadirnya pemerintahan yang benar-benar fokus bagi kesejahteraan umum, bukan mendahulukan kepentingan elite kekuasaan oligarki.
Nilai-nilai Demokrasi yang sesungguhnya merupakan amanah para pendiri bangsa terdegradasi oleh kepentingan oligarki elit politik bangsa yang tersentralisasi, tersistem rapi semakin mengakar membuat rakyat semakin tereliminasi dan terpinggirkan hanya menunggu Bintang Jatuh Hari Kiamat karna runtuhnya Demokrasi Diantara Kepentingan Oligarki Elit Politik Bangsa.*)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar