Ribuan Guru Honorer Kabupaten Nias Selatan Surati Presiden Prabowo: Tuntut Kejelasan Status dan Kesejahteraan

Nias Selatan, kpktipikor.id – 18 Agustus 2025 – Ribuan guru honorer di Kabupaten Nias Selatan yang tergabung dalam kategori R2, R3, dan R4 menyampaikan surat terbuka dan pernyataan sikap kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mereka menuntut kejelasan status, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian serius.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan, para tenaga honorer menyampaikan lima poin utama yang menjadi inti perjuangan mereka:
Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk segera menindaklanjuti usulan pengangkatan PPPK paruh waktu, yang hingga saat ini belum memiliki kejelasan arah dan pelaksanaan.
Meminta kepastian hukum dan kejelasan status sebagai tenaga honorer, agar dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN sesuai janji pemerintah dalam reformasi birokrasi dan penyelesaian tenaga non-ASN.
Menuntut peningkatan kesejahteraan, termasuk gaji layak, jaminan sosial, dan perlindungan hak kerja yang selama ini dirasakan belum terpenuhi secara merata.
Menuntut transparansi dari Pemerintah Daerah mengenai berbagai kendala yang menghambat proses usulan PPPK paruh waktu, termasuk soal anggaran dan kebijakan teknis lainnya.
Menolak segala bentuk diskriminasi dalam proses pengangkatan PPPK, dan meminta perlakuan yang adil tanpa pilih kasih terhadap seluruh tenaga honorer.
Pernyataan ini disampaikan dengan harapan agar Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming, dan Mendikbudristek segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang menyangkut ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi namun belum memperoleh kejelasan nasib.
“Hidup Honorer! Hidup Keadilan!” seruan ini menggema sebagai simbol perjuangan dan solidaritas seluruh tenaga honorer di wilayah Nias Selatan yang menginginkan perubahan nyata.
Para guru honorer berharap, suara mereka tidak hanya didengar tetapi juga direspons dengan kebijakan konkret yang menjamin masa depan mereka sebagai abdi negara di bidang pendidikan.
(NOVSAD)