Percepatan LNG Abadi Masela: Timdu Dibentuk, Ganti Rugi Lahan Jadi Penentu Groundbreaking

Ambon,kpktipikor.id -Pemerintah Daerah Maluku bersama Forkopimda, SKK Migas, dan Inpex Masela Ltd. resmi menggelar rapat perdana Tim Terpadu (Timdu) di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (31/3), untuk mempercepat Proyek LNG Abadi Masela.

Agenda kunci: menyelesaikan ganti rugi tanam tumbuh sebagai syarat mutlak sebelum proyek strategis nasional itu masuk tahap groundbreaking.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ketua DPD LSM KPK RI Provisi Lampung menyatakan Sikap ‘Rakyat Lampung Barat Butuh Jalan Baik”bukan keluh kesah Bupati.

9 Admin KPK

Rapat menghadirkan kekuatan penuh pemerintah dan aparat. Gubernur Maluku, unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta Bupati Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar duduk bersama manajemen SKK Migas, tenaga ahli Kementerian ESDM, dan Inpex. Konsolidasi ini menandai dimulainya percepatan terstruktur di tingkat daerah.

Pemerintah daerah menegaskan komitmen tanpa syarat untuk mendukung proyek energi tersebut. Namun, satu garis tegas ditarik: percepatan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat terdampak.

Isu paling krusial langsung disasar. Penetapan nilai ganti rugi menjadi titik penentu. Tanpa kejelasan kompensasi, pembangunan tidak akan bergerak.

Baca Juga

4 hari  lalu

Tengki Tanpa Identitas di Kolaka: Pertanda Pembiaran atau Penyalahgunaan Wewenang?

14 Admin KPK

Timdu memutuskan langkah konkret. Inpex wajib segera menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) resmi yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk melakukan appraisal independen. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar penentuan kompensasi yang adil dan transparan.

SKK Migas mempercepat ritme. Instruksi diberikan agar penunjukan KJPP rampung dalam waktu dekat, bahkan ditargetkan selesai dalam minggu ini. Tekanan waktu menjadi sinyal kuat bahwa proyek tidak boleh lagi tertunda.

Proyek LNG Abadi Masela merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diharapkan meningkatkan produksi gas dan menopang target lifting migas Indonesia. Nilai strategisnya tidak hanya pada energi, tetapi juga dampak ekonomi bagi Maluku.

Di sisi lain, kepentingan publik tetap menjadi pusat. Pemerintah memastikan proses berjalan dengan perlindungan hak masyarakat sebagai prioritas.

Sinergi pusat, daerah, dan industri kini diuji. Keberhasilan menyelesaikan ganti rugi akan menjadi pintu masuk percepatan pembangunan. Kegagalan, sebaliknya, berisiko menghambat proyek yang telah lama dinanti.

Penulis (Petrus. L)

Kaperwil Maluku.