Pencitraan di Atas Rakyat: 100 Hari Pemerintah RJ-JR Disorot, KNPI Tanimbar Angkat Suara
Saumlaki, kpktipikor.id – Seratus hari pertama adalah panggung ujian bagi setiap pemimpin yang baru dilantik. Namun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), momen ini justru menjelma jadi sorotan tajam. Alih-alih menampilkan kerja nyata, Pemerintah Daerah di bawah kendali Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Julyana Ch. Ratuanak, lebih banyak tampil dalam rangkaian kegiatan seremonial dan pemberitaan media yang sarat pencitraan, tanpa disertai bukti realisasi program yang konkret dan menyentuh kehidupan rakyat.
Kritik paling keras datang dari barisan pemuda. DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Doljer Unawekla, melontarkan pernyataan yang menggugah kesadaran publik. Dalam konferensi pers di Saumlaki, KNPI menegaskan bahwa 100 hari kepemimpinan RJ-JR hanya dihiasi polesan media, bukan dengan capaian substansial.
Panggung Pencitraan Tanpa Fondasi
Di media sosial dan pemberitaan lokal, RJ-JR memang kerap tampil dalam berbagai kegiatan. Mulai dari memimpin apel, menerima tamu bahkan Kunjungan Namun menurut KNPI, di balik itu semua, tidak ada fondasi kebijakan yang kuat, tidak ada program kerja yang terukur, dan tidak ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat luas.
“Yang terlihat hanya kamera, bukan kerja. Yang sibuk adalah media, bukan lapangan,” ujar Doljer tajam. Ia menilai, pencitraan hanya menjadi strategi untuk membangun persepsi keberhasilan, bukan menciptakan perubahan nyata.
Masalah Transparansi dan Ketidakadilan
Kritik KNPI juga menyoroti masalah transparansi dalam birokrasi, salah satunya seleksi Sekretaris Daerah. Prosesnya dianggap tidak terbuka dan sarat muatan politik. Padahal, jabatan Sekda menjadi kunci dalam menggerakkan roda pemerintahan.
Di sisi lain, warga perumahan Bomaki menjadi korban dari kebijakan yang tidak manusiawi. Sekitar 10 kepala keluarga diminta mengosongkan tempat tinggal mereka tanpa diberikan solusi layak. Mereka diusir secara mendadak, sementara program rumah rakyat tidak pernah menjadi prioritas nyata pemerintah.
“Program pembangunan seharusnya untuk menyelamatkan rakyat kecil, bukan menyingkirkan mereka,” ujar Doljer.
Lampu Jalan Padam, Program Redup
Salah satu program unggulan yang dijanjikan di awal masa jabatan adalah “Tanimbar Terang”. Tujuannya: penerangan jalan umum di berbagai titik gelap yang selama ini membahayakan warga, khususnya di malam hari. Namun fakta berkata lain.
Baru sebulan setelah pemasangan, puluhan lampu penerangan jalan di ruas utama kini mati total. Banyak tiang yang berdiri namun tak berfungsi. Proyek yang menelan dana milyaran rupiah itu pun dipertanyakan kualitas pengerjaannya.
“Jika proyek baru satu bulan saja sudah rusak, lalu bagaimana kita percaya pembangunan lainnya?” kata Doljer seraya menunjukkan dokumentasi lapangan.
‘Bupati-Bupati Kecil’ dan Politik Dendam Pilkada
KNPI juga mengungkap fenomena ‘bupati-bupati kecil’ yang kini menjamur di lingkaran kekuasaan. Mereka adalah para loyalis politik yang mengklaim telah berjasa memenangkan Pilkada dan kini menggunakan kedekatan dengan penguasa untuk bertindak sewenang-wenang.
Menurut KNPI, beberapa di antaranya bahkan menjadi “bodyguard politik”, membungkam kritik, menyebarkan intimidasi, dan menutup ruang dialog rakyat.
“Kami mengingatkan: rakyat bukan alat kekuasaan. Pemerintah wajib terbuka, bukan eksklusif untuk tim sukses,” tegas Doljer.
Janji Tinggal Janji, Realisasi Minim
Pemerintahan RJ-JR sempat menjanjikan berbagai program prioritas saat kampanye: dari perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, nelayan, hingga digitalisasi desa. Namun dalam 100 hari pertama, hampir tidak ada satu pun program yang menunjukkan arah realisasi.
Misalnya, janji perbaikan sistem rujukan kesehatan, yang justru kian membingungkan pasien. RSUD PP Magretti kerap kekurangan obat, sementara puskesmas kekurangan tenaga medis. Program beasiswa pendidikan belum jelas mekanismenya. Sementara janji digitalisasi hanya berhenti pada spanduk dan unggahan media sosial.
“Pemerintah lebih sibuk mengejar berita positif, bukan perubahan yang dibutuhkan rakyat,” kata Doljer getir.
KNPI: Kami Tak Diam
DPD KNPI menegaskan bahwa kritik ini bukan serangan politik, melainkan panggilan moral. Sebagai mitra kritis, KNPI mengajak pemda untuk meninggalkan gaya kepemimpinan pencitraan dan kembali ke substansi kerja nyata.
“Kami akan terus mengawal. Pemerintah harus lebih terbuka, lebih progresif, dan lebih berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.
KNPI juga siap terlibat dalam merumuskan solusi. Mereka mendorong kolaborasi dengan masyarakat sipil, gereja, adat, tokoh perempuan, dan organisasi pemuda untuk menyusun ulang prioritas pembangunan Tanimbar ke arah yang lebih adil dan inklusif.
Rakyat Butuh Kerja, Bukan Kamera
Masyarakat Tanimbar hari ini tidak haus akan foto dan publikasi. Mereka menanti air bersih mengalir ke rumah, harga bahan pokok yang stabil, dan pelayanan kesehatan yang tidak menyulitkan. Mereka ingin anak-anak mereka bisa sekolah tanpa harus ke kota. Mereka ingin lautnya dijaga, tanahnya diolah, dan nelayannya sejahtera.
Namun semua itu tidak akan terwujud dengan hanya membangun narasi positif di media. Dibutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman pencitraan, dan mulai menata ulang arah pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Momentum atau Mimpi Palsu?
100 hari bukan akhir segalanya. Namun ia cukup untuk menunjukkan arah niat. Jika dalam waktu singkat saja, rakyat telah kecewa, maka tinggal menunggu waktu sebelum kepercayaan benar-benar lenyap.
Pemerintah harus segera mengubah pendekatan. Dari politik wacana ke politik kerja. Dari pemolesan citra ke pelayanan rakyat. Sebab waktu terus berjalan, dan rakyat tidak akan tinggal diam.
DPD KNPI telah memulai peringatan. Kini saatnya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar membuktikan: apakah mereka pemimpin rakyat atau hanya pelakon dalam panggung pencitraan.
Penulis : Nik Besitimur
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar