Pelantikan PPPK Paruh Waktu Disorot, Tokoh Nias Selatan Ajukan Skema Per Dapil

Nias Selatan – kpktipikor.id 18 Januari 2026
Rencana pelantikan dan pembagian Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Nias Selatan menuai sorotan. Tokoh masyarakat Nias Selatan, Restifal Telaumbanua, S.Th, mengusulkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terpusat, melainkan dibagi berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Usulan tersebut disampaikan menyusul besarnya jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Nias Selatan yang mencapai lebih dari 4.577 orang. Menurut Restifal, secara prinsip masyarakat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam memperjuangkan status dan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu. Namun, dari sisi teknis pelaksanaan, diperlukan kebijakan yang bijak dan realistis agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Sebagai masyarakat, kami memohon dengan hormat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan agar pelantikan atau pembagian SK PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan dapil,” ujar Restifal kepada sejumlah media, Minggu (18/1/2026).
Ia menjelaskan, rencana pelantikan terpusat di Lapangan Orurusa, Teluk Dalam, idealnya hanya diperuntukkan bagi PPPK Paruh Waktu dari Dapil I serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdomisili dekat dengan pusat pemerintahan. Sementara itu, PPPK Paruh Waktu dari dapil lainnya sebaiknya dijadwalkan secara terpisah.
Restifal menilai, setiap PPPK Paruh Waktu yang mengikuti pelantikan hampir dapat dipastikan akan didampingi keluarga, mulai dari pasangan, anak, orang tua, hingga kerabat. Jika seluruh peserta hadir secara bersamaan, jumlah massa diperkirakan mencapai 15.000 hingga 20.000 orang.
“Ini bukan angka kecil. Panitia tentu akan kewalahan menghadapi lonjakan jumlah peserta dan pengantar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Restifal memaparkan sedikitnya tiga potensi persoalan apabila pelantikan dipusatkan dalam satu waktu dan satu lokasi, yakni lonjakan kendaraan yang tidak terkendali, membludaknya peserta dan pengantar yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bahkan kericuhan, serta keterbatasan lahan parkir di sekitar Lapangan Orurusa.
“Pertimbangan ini semata-mata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai acara yang seharusnya menjadi momentum kebahagiaan justru menimbulkan masalah baru,” tambahnya.
Hal senada disampaikan CEO MIMBARBANGSA.COM, Waoli Lase. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan beban ekonomi peserta, khususnya PPPK Paruh Waktu yang berasal dari wilayah kepulauan.
“Peserta dari wilayah kepulauan harus menempuh perjalanan laut dan menginap di Teluk Dalam setidaknya dua malam tiga hari. Biaya yang dikeluarkan bisa mencapai sekitar Rp1 juta per orang hanya untuk menghadiri pelantikan,” ungkap Waoli.
Menurutnya, kondisi tersebut tentu memberatkan, mengingat tidak sedikit PPPK Paruh Waktu yang masih berada dalam keterbatasan ekonomi. Beban serupa juga dirasakan peserta dari wilayah daratan yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan, seperti Huruna dan sekitarnya, Umbunasi, serta sejumlah kecamatan lainnya di Nias Selatan.
“Belum lagi risiko perjalanan jauh, baik melalui laut maupun darat, yang memiliki potensi bahaya tersendiri,” tambahnya.
Oleh karena itu, Waoli Lase mendorong Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengedepankan prinsip efisiensi, keselamatan, dan keadilan dalam pelaksanaan pelantikan dan pembagian SK PPPK Paruh Waktu. Skema pembagian berdasarkan dapil dinilai sebagai solusi yang paling rasional dan manusiawi.
Redaksi menilai, aspirasi yang disampaikan tokoh masyarakat dan pimpinan media tersebut merupakan bentuk kepedulian konstruktif demi kelancaran agenda pemerintah daerah. Diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dapat mempertimbangkan masukan tersebut secara bijaksana demi terselenggaranya pelantikan PPPK Paruh Waktu yang tertib, aman, dan berkeadilan bagi seluruh peserta.

JURNALIS MARTIANUS DUHA