Pasien BPJS Diduga Tetap Dikenakan Biaya, Pelayanan Puskesmas Jampang Tengah Disorot

Kpktipikor.id || SUKABUMI – Dugaan pungutan biaya terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan mencuat di Puskesmas Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini menimpa seorang pasien bernama Suharso, warga Desa Bojongjengkol, Kecamatan Jampang Tengah, yang datang dalam kondisi kritis pada Kamis (19/3/2026) dini hari.

Berdasarkan keterangan keluarga, Suharso tiba di puskesmas sekitar pukul 02.00 WIB dan langsung mendapatkan penanganan berupa pemberian oksigen serta terapi nebulizer (nebu). Namun, keluarga menilai penanganan yang diberikan kurang maksimal dan tidak disertai arahan atau rujukan lanjutan yang jelas dari pihak tenaga kesehatan.

“Tidak ada penjelasan atau saran lanjutan. Padahal kondisi pasien saat itu kritis,” ujar salah satu anggota keluarga.

Sekitar pukul 07.00 WIB, pasien diperbolehkan pulang. Namun, pihak keluarga mengaku terkejut karena diminta membayar biaya pelayanan sebesar Rp325 ribu, meskipun pasien terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Petugas mengatakan BPJS hanya menanggung biaya perawatan dan rawat inap, sementara oksigen dihitung per jam dan nebu dikenakan biaya tersendiri. Totalnya Rp325 ribu yang kami bayar, tapi tidak diberikan kwitansi,” ungkap keluarga pasien.

Selain persoalan biaya, keluarga juga menyoroti sikap pelayanan petugas yang dinilai kurang ramah. Bahkan, obat yang diberikan kepada pasien disebut tidak dikemas dengan layak.

“Obat diberikan begitu saja tanpa kantong atau kemasan. Tidak ada kesopanan dari petugas,” tambahnya.

Melihat kondisi yang tidak membaik, keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa Suharso ke RS Bunut. Di rumah sakit tersebut, pasien mendapatkan penanganan intensif selama dua hari sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

“Di RS Bunut pelayanannya ramah, dan kami tidak mengeluarkan biaya apa pun karena semuanya ditanggung BPJS,” ujar anak pasien.

Perbandingan pelayanan ini pun memunculkan sorotan tajam terhadap kualitas layanan di Puskesmas Jampang Tengah, baik dari sisi profesionalisme tenaga kesehatan maupun transparansi biaya bagi pasien BPJS.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan pembinaan lebih ketat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius, terlebih terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana masyarakat sangat bergantung pada layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan tanpa beban biaya tambahan bagi peserta BPJS. Dugaan adanya pungutan serta pelayanan yang tidak mengedepankan empati dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Penulis : Adang Suryana