Operasional Dapur Prawira Dihentikan Sementara, GMICAK: “Ini Langkah Tepat di Tengah Sorotan Publik”

kpktipikor.id – Kepulauan Nias, 6 November 2025
Langkah tegas diambil oleh SPPG Yayasan Dapur Prawira melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Arnol Putra H. Daeli, menghentikan sementara seluruh operasional dapur yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.
Keputusan ini berdampak langsung terhadap 12 sekolah dengan total sekitar 3.292 siswa yang selama ini menerima distribusi makanan bergizi dari Dapur Prawira.
Dalam surat yang ditujukan kepada para kepala sekolah mitra, Arnol menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan karena adanya kendala teknis, sehingga penyaluran makanan bergizi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
<span;>GMICAK Apresiasi Langkah Tegas SPPG
Ketua DPD LSM Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK) Kepulauan Nias, Suar Natar Waruwu, A.Md, menilai penghentian sementara ini sebagai langkah tepat dan perlu diambil di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap Yayasan Dapur Prawira.
“Kami mengapresiasi langkah tegas SPPG. Situasi Yayasan Dapur Prawira memang sedang menjadi sorotan tajam publik, LSM, wartawan, dan aktivis,” ujar Suar kepada wartawan.
Menurut Suar, sorotan publik tersebut tak lepas dari mencuatnya sejumlah dugaan serius, di antaranya:
Pemecatan belasan pekerja secara sepihak tanpa surat resmi, dan
Dugaan distribusi bahan makanan tidak higienis atau busuk kepada anak sekolah.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan indikasi kuat adanya ketidakprofesionalan dan lemahnya pengawasan internal yayasan, sehingga langkah penghentian sementara dinilai wajar dan perlu dilakukan.
“Ini sinyal bahwa ada masalah serius di internal Dapur Prawira. SPPG tidak mungkin menghentikan operasional jika semuanya berjalan baik,” tegas Suar, aktivis yang dikenal vokal di Kepulauan Nias itu.
Lebih lanjut, ia mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat segera turun tangan untuk memastikan integritas dan keamanan program gizi nasional di daerah.
<span;>RDP Dinilai Tidak Memberi Solusi
Sebelumnya, Yayasan Dapur Prawira telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama belasan pekerja yang mengaku dipecat secara sepihak. Namun, forum tersebut justru menuai kritik keras karena dinilai tidak menghasilkan solusi nyata bagi para pekerja.
Sejumlah aktivis dan pemerhati ketenagakerjaan menilai bahwa RDP tersebut lebih bersifat pembenaran internal pihak yayasan ketimbang forum penyelesaian konflik.
Mereka menyoroti bahwa tiga aspek penting belum dijelaskan secara transparan, yakni:
Alasan pasti pemecatan belasan pekerja,
Pemenuhan hak-hak karyawan yang diberhentikan, dan
Langkah konkret penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
<span;>Publik Menunggu Sikap Resmi BGN
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Dapur Prawira belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai:
Alasan teknis penghentian operasional,
Klarifikasi terkait dugaan makanan tidak layak, serta
Proses penyelesaian hak-hak pekerja yang diberhentikan.
Publik, elemen masyarakat sipil, dan para kepala sekolah mitra kini menunggu langkah konkret dari SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan dua hal penting:
keamanan makanan bagi siswa penerima manfaat dan keadilan bagi para pekerja yang terdampak.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program gizi nasional, yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan pengawasan ketat, transparansi, serta profesionalisme tinggi di lapangan.

(SADAWA)