Mutasi Kontroversial di Pemkot Palembang: Pejabat Golongan Rendah Rangkap Jabatan, DPRD dan Masyarakat Geram!
Kpktipikor.id – Palembang, 29 September 2025 – Gelombang kontroversi terus menghantam Pemerintah Kota Palembang terkait kebijakan mutasi jabatan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada penempatan seorang pejabat golongan Penata Tingkat I (3D) sebagai Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang. Penunjukan ini dinilai tidak sesuai dengan kapasitas dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang seharusnya diemban oleh seorang Sekretaris Dinas.
Dodi Almira, seorang aktifis dari Dpp GPP-Pan Provinsi Sumatera selatan, mengungkapkan kekecewaannya, “Golongan dan kapasitas pejabat tersebut jelas ‘kurang pas’ untuk posisi Sekretaris. Jabatan strategis ini seharusnya diisi oleh figur dengan pengalaman dan kapabilitas yang mumpuni.”
Kejanggalan semakin mencuat karena pejabat berinisial “R” tersebut juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang. Situasi rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja optimal dinas yang memiliki anggaran besar dan proyek-proyek infrastruktur vital bagi kota Palembang.
“Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan golongan 3D bisa mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan di dinas sebesar PU Bina Marga? Ini jelas merusak sistem dan membuka celah penyalahgunaan wewenang,” ujar seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
DPRD Kota Palembang pun tak tinggal diam. Beberapa anggota dewan menyatakan akan segera memanggil Wali Kota Ratu Dewa untuk memberikan penjelasan terkait penunjukan kontroversial ini. Mereka menduga ada unsur nepotisme atau kepentingan politik tertentu di balik kebijakan mutasi yang semakin meresahkan masyarakat.
“Kami akan meminta penjelasan detail dari Wali Kota. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau unsur KKN, kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas,” tegas salah seorang anggota DPRD.
Masyarakat Palembang pun ramai-ramai menyuarakan kekecewaan mereka melalui media sosial. Tagar #PalembangDaruratMutasi dan #RatuDewaEvaluasi menjadi trending topic. Banyak yang menilai Wali Kota Ratu Dewa telah melakukan blunder fatal yang dapat merusak citra pemerintahan dan menghambat pembangunan kota.
“Ini sudah keterlaluan! Masa’ jabatan penting diisi orang yang tidak kompeten? Kami sebagai warga Palembang merasa sangat dirugikan,” tulis seorang netizen.
Situasi di Palembang semakin memanas. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Kota. DPRD berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Sementara itu, Wali Kota Ratu Dewa terancam menghadapi gelombang protes yang semakin besar jika tidak segera mengambil langkah-langkah korektif.
Editor: Dodi Ismanto, SH Ka Biro kota Palembang
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar