Mengamati Peran Pemilih dan Pemerintah di Tengah Dinamika Politik Yang Memanas Jelang Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Papua.

Oleh Victor Ruwayari,

Pemerhati Demokrasi Lintas Papua 

Baca Juga

1 minggu  lalu

Geothermal Bonjol Ke Tahap ‘Parklane’ Welly Suhery : “Perusahaan Tetap Beroperasi, Masyarakat Jangan Dirugikan”

107 Admin KPK

Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025 yang akan datang di Provinsi Papua suhu politik setempat terus mengalami eskalasi. Dua tokoh sentral BTM dan MDF menjadi sorotan utama publik, seiring dengan intensitas adu strategi, pelaporan ke lembaga berwenang, dan pemanfaatan isu yang saling menyerang. Kondisi ini menuntut adanya kedewasaan dari para pemilih dan peran aktif pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Kontestasi Politik yang Semakin Memanas.

PSU di Provinsi Papua bukan sekadar pengulangan prosedural, melainkan ujian terhadap kualitas institusi demokrasi di tingkat lokal. Suasana menjelang hari pemungutan suara ulang menunjukkan tanda-tanda rivalitas yang semakin keras. Kedua kubu terlihat saling tuding, mempersoalkan dugaan pelanggaran, dan mengangkat isu-isu yang kerap kali mengaburkan substansi pemilu itu sendiri.

Fenomena ini bukan hal baru dalam kontestasi politik lokal, terutama di daerah yang memiliki basis massa yang loyal. Sayangnya, jika dibiarkan tanpa kendali, persaingan politik semacam ini justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, memperuncing polarisasi masyarakat, dan bahkan memicu konflik horizontal.

Strategi Bijak Pemilih Di Papua 

Di tengah atmosfer politik yang panas, pemilih justru memegang peran yang sangat krusial. Mereka tidak hanya sebagai penentu hasil akhir, tetapi juga sebagai aktor penyeimbang yang mampu menjaga marwah demokrasi. Oleh karena itu, strategi pemilih yang bijak menjadi sangat penting.

1. Meningkatkan Literasi Politik.

Pemilih di Provinsi Papua perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai mengenai visi, misi, dan rekam jejak para calon. Dalam era digital yang sarat dengan disinformasi, kemampuan untuk menyaring informasi menjadi senjata utama agar tidak terjebak dalam kampanye hitam maupun hoaks yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan lawan politik.

2.Netralitas dan Etika Bermedia Sosial.

Media sosial kerap menjadi alat utama dalam memobilisasi dukungan, namun juga bisa menjadi alat perpecahan jika tidak digunakan secara bertanggung jawab. Pemilih hendaknya tetap netral, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghindari debat kusir yang tidak produktif. Pendewasaan sikap di ruang publik digital mencerminkan kedewasaan demokrasi itu sendiri.

3. Fokus pada Program, Bukan Isu Pribadi 

Seringkali, kampanye politik justru terjebak pada isu personal dan serangan karakter (character assassination). Pemilih yang cerdas akan melihat substansi program yang ditawarkan, serta sejauh mana calon mampu memberikan solusi konkret atas persoalan daerah seperti kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan pelayanan publik.

4. Terjebak dalam Situasi dan kondisi Ekonomi.

Situasi dan kondisi Ekonomi saat ini akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, “apakah mengikuti hati Nurani ataukah justru terjebak karna situasi dan kondisi Ekonomi”, (mencari Rp.100.000. untuk sehari saja sdh dgn susah payah).

Politik uang masih akan menjadi momok dalam setiap pesta demokrasi. Pemilih  harus menyadari bahwa menerima uang atau barang untuk memilih calon tertentu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menggadaikan masa depan daerah.

Peran Pemerintah dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat.

Di tengah kondisi memanas, pemerintah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa PSU berjalan jujur, adil, dan damai. Terdapat beberapa peran penting yang harus diemban pemerintah, baik pusat maupun daerah:

1. Netralitas Aparatur Negara.

Netralitas ASN, TNI, dan Polri harus dijaga ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh perangkat negara tidak memihak salah satu calon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi dalam bentuk apapun akan mencederai proses demokrasi.

2. Memfasilitasi Sosialisasi dan Edukasi Pemilih.

Pemerintah daerah melalui KPU, Bawaslu, dan instansi terkait harus aktif menyosialisasikan teknis pelaksanaan PSU, serta memberikan edukasi tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat. Kegiatan seperti diskusi publik, seminar, dan forum warga sangat efektif untuk membangun kesadaran kolektif.

3. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan menjadi prasyarat utama berlangsungnya pemilu yang damai. Kepolisian dan aparat keamanan lainnya harus bersikap sigap dalam menangkal potensi gangguan, intimidasi, maupun kekerasan politik. Tindakan preventif lebih baik daripada penindakan pasca kejadian.

Jika terjadi pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, atau penyebaran berita bohong, maka tindakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Demokrasi

Menuju PSU yang Bermartabat.

Pemungutan Suara Ulang di Papua bukan sekadar perbaikan prosedural, melainkan kesempatan untuk membuktikan bahwa demokrasi lokal dapat berjalan dengan bermartabat. Para kandidat perlu menunjukkan sikap kenegarawanan dengan tidak menghalalkan segala cara untuk menang.

Sementara itu, pemilih memiliki kekuatan moral untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab.

Pemerintah sebagai fasilitator demokrasi harus hadir secara aktif, netral, dan profesional untuk mengawal proses kontestasi ini.

Kolaborasi antara pemilih yang bijak, kandidat yang sportif, dan pemerintah yang tegas akan menciptakan PSU yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermakna secara substantif.

Papua, dengan seluruh dinamikanya, sedang diuji, dan seperti inilah proses konsolidasi demokrasi, masa depan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menang, tetapi oleh bagaimana proses kontestasi ini dijalankan*)

Dari Kabupaten Sarmi Negri 1000 Ombak, Provinsi Papua, Saya, Victor Ruwayari Sampaikan “Salam Demokrasi “.