masih panas polemik anggaran meja biliar, ditambah lampu gantung – belum reda polemik meja biliar, kini lampu gantung rp604 juta dan tirai rp634 juta di rumdin pimpinan dprd sumsel disorot
Palembang, 9 Maret 2026 – KPK Tipikor.id Sumsel – Gelombang kemarahan publik terus melanda seiring dengan ungkapan rincian anggaran pengadaan barang mewah di rumah dinas (rumdin) pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel). Total belanja yang mencapai Rp1,7 milyar untuk meja biliar (Rp486,9 juta), lampu gantung (Rp604 juta), dan tirai jendela (Rp634 juta) bukan hanya menjadi polemik, melainkan menjadi cermin pahit tentang arah pembangunan daerah yang tengah dipertanyakan.
Dari sudut pandang masyarakat awam, angka fantastis ini tak bisa dipisahkan dari kondisi kenyataan di lapangan. Banyak wilayah di Sumsel masih bergelut dengan jalan rusak, sekolah tanpa atap layak, dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Namun, justru anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat justru dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kemewahan hunian pejabat.
Dodi Almira, aktifis yang mengawal kepentingan publik, menilai kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat jauh antara harapan rakyat dengan realitas kebijakan yang diambil. “Masyarakat memilih wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka, bukan untuk membangun istana mewah dengan uang rakyat. Anggaran Rp1,7 milyar saja sudah bisa membangun puluhan sekolah atau klinik kesehatan di pelosok Sumsel,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran akan praktik yang tidak transparan di balik pengadaan tersebut. “Mengapa harus ada dua paket pengadaan tirai untuk rumah yang sama? Mengapa lampu gantung harus dibanderol dengan harga yang bisa membeli ratusan unit motor untuk petugas kesehatan lapangan? Semua ini membutuhkan klarifikasi yang tegas dan terbuka,” ujar Dodi Almira.
Bahkan, sebagian warga yang dihubungi mengaku merasa kecewa dan dirugikan. “Kita bayar pajak dengan susah payah, tapi uangnya digunakan untuk barang-barang yang tidak penting. Padahal anak-anak kita kesusahan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar seorang pedagang pasar di Palembang yang tidak mau disebutkan namanya.
Perspektif lain juga muncul dari kalangan akademisi yang menyatakan bahwa pengadaan semacam ini bisa menjadi contoh buruk bagi birokrasi daerah. “Ini bukan hanya masalah anggaran, tapi juga masalah integritas dan komitmen pejabat terhadap amanah yang diberikan rakyat. Jika tidak ditindaklanjuti dengan tegas, kasus serupa bisa saja terulang di daerah lain,” ujar salah satu dosen ilmu politik dari sebuah universitas di Sumsel.
Tuntutan masyarakat kini semakin jelas: pihak DPRD Sumsel harus membatalkan seluruh rencana pengadaan tersebut, melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran rumdin, dan menjelaskan secara rinci kepada publik setiap rincian belanja yang telah dikeluarkan.
“Jangan biarkan rakyat terus merasa dipermainkan. Uang rakyat harus kembali diperuntukkan untuk rakyat,” tegas Dodi Almira menutup pernyataannya.
Editor: KA Biro Kota Palembang
Penulis: Dodi Ismanto SH
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar