M Arif SH Ketua DPC LSM KPK-RI, Kabupaten Mojokerto, Senin Minggu Depan Akan Mendaftar ke Bakesbangpol

Mojokerto – Setelah resmi terpilih sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Pemberantasan Korupsi Rakyat Indonesia (KPK-RI) untuk wilayah Kabupaten Mojokerto pada pekan lalu, Mokhammad Arif SH mengumumkan langkah-langkah konkrit yang akan segera ditempuh oleh organisasi tersebut. Mantan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA ini terpilih melalui proses aklamasi dalam rapat umum anggota yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mendapatkan dukungan penuh dari seluruh peserta hadir.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Gus Barra Ajak Masyarakat Mojokerto Muhasabah Akhir Tahun, Ingatkan Pentingnya Menghargai Waktu

36 Korwil jawa timur

Dalam konferensi pers yang digelar setelah pengumuman hasil pemilihan, Arif menegaskan komitmennya untuk mewarnai dinamika pemberantasan korupsi di tingkat daerah dan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan serta pelaksanaan program publik di Kabupaten Mojokerto. “Kami akan gerak cepat, senin minggu depan kami akan mendaftarkan ke Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto sebagai langkah awal untuk memastikan aktivitas LSM kami berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelasnya dengan tegas.

Menurut Arif, fokus utama kerja LSM KPK-RI Kabupaten Mojokerto akan terbagi menjadi tiga pilar utama. Pertama, edukasi masyarakat luas dan pentingnya budaya transparansi serta akuntabilitas dalam tata pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kedua, pemantauan independen terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Ketiga, pendampingan langsung bagi masyarakat yang mengalami permasalahsn hukum baik dalam bentuk advokasi hukum maupun bantuan untuk mengakses jalur perbaikan kebijakan.

Pengurus periode sebelumnya yang tidak disebutkan namanya

Seorang jurnalis tokoh media
menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terpilihnya Mokhammad Arif SH. Menurutnya, latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman panjang Arif dalam dunia organisasi kemasyarakatan menjadi modal berharga yang akan membawa LSM KPK-RI Kabupaten Mojokerto ke level yang lebih baik. “Beliau memiliki pemahaman yang kuat tentang dinamika masyarakat lokal dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Kami yakin dengan kepemimpinannya, organisasi ini akan semakin efektif dalam menjalankan misinya,” ucapnya.

Selain itu, beberapa tokoh masyarakat lokal yang hadir dalam proses pemilihan juga menyambut baik hasilnya. Seorang aktivis masyarakat lokal, yang mengaku telah bekerja sama dengan Arif dalam beberapa inisiatif kemasyarakatan sebelumnya, menyatakan bahwa kehadiran LSM KPK-RI yang aktif di daerah sangat dibutuhkan. “Pemerintah daerah memang tengah berusaha untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih, namun dukungan dari masyarakat melalui LSM sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat. Kami berharap LSM KPK-RI bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini,” ujar tokoh tersebut.

LSM KPK-RI Kabupaten Mojokerto sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri dengan tujuan untuk memperjuangkan sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Anggotanya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain akademisi dari perguruan tinggi lokal, praktisi hukum, aktivis masyarakat, serta tokoh agama, jurnalis yang memiliki komitmen sama dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya kepemimpinan baru yang energik dan memiliki visi yang jelas, diharapkan organisasi ini dapat lebih optimal dalam menyebarkan pemahaman tentang anti-korupsi, melakukan pemantauan yang objektif, dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

Arif juga menambahkan bahwa setelah proses pendaftaran ke Bakesbangpol selesai, LSM KPK-RI akan segera melakukan sosialisasi untuk membangun sinergi dengan elemen masyarakat lokal dan mengumpulkan data terkait permasalahan korupsi yang terjadi di masyarakat setempat. “Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi dengan semua pihak adalah kunci keberhasilan dalam perjuangan memerangi korupsi. Oleh karena itu, kami akan aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat lainnya,” pungkasnya. (har)