Lembaga Garda satu Kabupatem Madina Meminta Kepada Kejatisu Periksa kadis Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal

Ketua "GARDA SATU" Kab Madina ,Mhd Idris batu bara meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr.Harli Siregar, S. H,.M.HUM secepatnya memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman (PERKIM).

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh M Idris batu bara kepada awak media,Kepala Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman diduga telah kangkangi undang undang no.14 tahun 2008 tentang kip." Ucapnya

Baca Juga

1 minggu  lalu

Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Gelar Kunjungan Kerja ke Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, Kalapas Labuhan Ruku Turut Hadir.

15 kabiro batu bara

Sebelumnya kita ketahui, makna dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah tentang keterbukaan informasi publik,Sehingga Patut diduga kepala dinas tersebut telah melanggar undang – undang nomor 14 tahun 2008. tidak adanya transparansi tentang keterbukaan publik.

Dugaan ini bukan tanpa alasan, kepala Dinas yang sudah di konfirmasi Tim kami melalui WhatsApp 08127867×××× Rully Andriady terkait penggunaan pos anggaran tahun 2024.

Adapun konfirmasi sebagai berikut, Belanja pemeliharaan bangunan dengan nilai RP.360.000.000 Dengan metode pengadaan langsung dari anggaran APBD.

Baca Juga

5 hari  lalu

Penampung Berondol sawit yang terletak jalan PT Astra Gasib di diduga tidak mengantongi izin usaha 

22 kabiro batu bara

Selanjutnya,belanja jasa tenaga pelayanan umum dengan nilai yang sangat fantastis RP. 630.000.000. Belanja jasa tenaga Administrasi dengan nilai RP. 200.000.000. Kemudian, Belanja pemeliharaan jalan dan Jembatan dengan nilai RP. 250.000.000

tambahnya, Mhd Idris Batu bara juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar secepat nya mengevaluasi kinerja OPD ,agar tidak menimbulkan kecurigaan serta hilang kepercayaaan terhadap pejabat daerah." Tutupnya".

sampai berita ini diterbitkan belom ada jawaban dari kepala dinas tersebut.

(Team)