Mimika, Papua, Kpktipikor.id -Kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi sorotan.
Pemuda Ikatan Kerukunan Kepulauan Tanimbar (IKKT), Mimika – Papua, Jhon Manutilaa, menyebutkan bahwa kritik publik bukanlah serangan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian warga yang ingin daerahnya berjalan di jalur yang benar.
Dalam konfirmasi kepada media dari Timika, Papua, Minggu (22/2/2026), Jhon menyampaikan bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari ruang kritik. Menurutnya, masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik.
“Kritik itu tanda cinta terhadap daerah. Kalau masyarakat bersuara, itu berarti mereka masih peduli. Justru yang berbahaya adalah ketika orang memilih diam,” ujar Jhon.
Ia juga menyoroti fenomena sebagian pihak yang dinilai terlalu mudah mencemooh kritik hanya karena merasa memiliki kedekatan dengan penguasa. Sikap tersebut, kata dia, berpotensi merusak ruang dialog dan mempersempit partisipasi publik.
“Kedekatan dengan kekuasaan bukan alasan untuk meremehkan suara masyarakat. Jabatan itu sementara, tetapi nilai persaudaraan dan integritas jauh lebih penting,” tegasnya.
Jhon mengingatkan bahwa budaya anti-kritik hanya akan melemahkan fondasi demokrasi di daerah. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar membutuhkan kedewasaan politik, keterbukaan, serta kemauan untuk menerima masukan secara konstruktif.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk para pendukung pemerintah, dapat memaknai kritik sebagai energi korektif demi perbaikan bersama, bukan sebagai ancaman yang harus dilawan.
“Daerah ini bukan milik segelintir orang. Tanimbar adalah milik seluruh masyarakat yang berhak menyampaikan pendapatnya,” tutup Jhon.
Tidak ada komentar