KNPI Tanimbar Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Konflik Nelayan di Blok Masela Sebelum Ground Breaking: Ancam Boikot Jika Tak Bijak

Kpktipikora.id – Saumlaki, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tanimbar, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Pusat terkait rencana pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela oleh Inpex. Alex Belay Selaku Ketua KNPI Tanimbar meminta agar konflik nelayan yang berkepanjangan di lokasi proyek tersebut menjadi atensi khusus dan diselesaikan secara tuntas sebelum proses ground breaking dilaksanakan.

Alex Belay menekankan bahwa kehadiran investasi skala besar seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan justru meminggirkan mata pencaharian nelayan. Menurutnya, persoalan akses wilayah tangkap dan dampak lingkungan harus diselesaikan dengan pendekatan yang arif dan bijaksana.
“Kami berharap Pemerintah Pusat tidak menutup mata. Konflik nelayan di lokasi Inpex ini sangat krusial. Jika segala persoalan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir belum beres, jangan harap proses pembangunan bisa berjalan mulus. Harus ada keadilan sebelum peletakan batu pertama,” tegasnya dalam keterangan tertulis hari ini.

Baca Juga

3 hari  lalu

Lonjakan Arus Balik: Polres Perketat Pengamanan di Pelabuhan Penyebrangan Balohan Sabang

14 Admin KPK

Menurutnya KNPI Tanimbar menilai bahwa selama ini aspirasi nelayan lokal seolah terabaikan di tengah ambisi percepatan proyek. Jika pemerintah tetap memaksakan agenda tanpa memberikan solusi yang nyata dan berpihak pada rakyat, KNPI Tanimbar menyatakan sikap tegas untuk berdiri bersama masyarakat.
“Namun, jika pemerintah tidak melakukan pendekatan yang arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini, KNPI siap bersama rakyat untuk melakukan boikot terhadap ground breaking Blok Masela. Kami tidak main-main, kepentingan rakyat kecil harus di atas segalanya,” tambah Belay.

Hingga saat ini, masyarakat di sekitar kawasan Inpex masih menantikan kepastian mengenai kompensasi dan zona tangkap yang jelas agar keberlangsungan hidup mereka tidak terancam oleh aktivitas industri migas tersebut. KNPI mendesak adanya dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan perwakilan nelayan sebelum langkah konstruksi dimulai.