Maluku (Tanimbar) kpktipikor.id – Tuduhan konflik dan desakan masyarakat Seira terhadap Kodim 1507-02/Saumlaki untuk menurunkan personel TNI ke Pulau Sukler dibantah keras oleh tokoh masyarakat, Tomy Lenunduan. Ia menegaskan bahwa pemberitaan media daring kpktipikor.id berjudul “Masyarakat Seira Desak Kodim Turunkan Personel TNI: Konflik Pulau Sukler Tanimbar Memanas, Dua Warga Luka” yang tayang Minggu, 27 Juli 2025, adalah tidak benar, tidak berdasar fakta, dan berpotensi memicu disinformasi berbahaya.
“Tidak pernah ada permintaan resmi kepada Kodim. Tidak ada bentrokan, tidak ada 40 orang datang dengan speedboat, dan yang pasti tidak ada korban luka,” tegas Tomy Lenunduan saat memberikan klarifikasi, Senin (28/7/2025).
Lenunduan juga menyoroti laporan tertulis yang disebut berasal dari oknum Babinsa atas nama Pieter Siahaya. Menurutnya, laporan tersebut bersifat sepihak dan tidak mencerminkan kondisi objektif di lapangan.
“Pulau Sukler adalah milik keluarga kami, Lenunduan. Masyarakat kami sedang menyelesaikan persoalan lahan secara kekeluargaan dan adat, bukan dengan kekerasan,” kata Tomy.
Ia menambahkan, bila ada pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut, maka disarankan menempuh jalur hukum dan prosedur formal, bukan menciptakan narasi yang memperkeruh suasana.
Lenunduan, mewakili pihak keluarga yang disebut dalam pemberitaan, menegaskan poin-poin penting untuk meluruskan narasi yang terlanjur beredar luas:
Tidak ada surat atau desakan resmi masyarakat Seira kepada Kodim 1507/Saumlaki.
Tidak terdapat korban luka yang dilaporkan ke fasilitas kesehatan, pemerintah desa, atau aparat kepolisian.
Pihak Kodim 1507/Saumlaki telah memastikan tidak menerima permintaan bantuan pasukan dari wilayah Seira.
Tomy menilai bahwa pemberitaan yang tidak diverifikasi, sensasional tanpa dasar fakta, sangat membahayakan kehidupan sosial masyarakat adat. Selain menciptakan stigma negatif terhadap masyarakat Seira, berita semacam ini juga berisiko merusak hubungan antarwarga dan menciptakan ketegangan horizontal.
“Kami sangat menyayangkan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta. Ini bisa menciptakan konflik sosial dan membenturkan masyarakat yang sebenarnya hidup harmonis,” ujarnya.
Mengakhiri keterangannya, Tomy menegaskan bahwa masyarakat Seira berkomitmen menjaga stabilitas, kedamaian, dan penyelesaian konflik secara bermartabat melalui dialog adat, hukum positif, dan musyawarah.
“Kami mengimbau semua piha untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Jangan jadikan masyarakat adat sebagai objek narasi konflik demi sensasi,” pungkasnya
Tidak ada komentar