Klarifikasi Kades Alusi Tamrian: Jembatan Rusak Bukan Proyek Baru Namun Gotong royong

Tanimbar, kpktipikor.id – Kepala Desa Alusi Tamrian, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Matias Rangkoli, angkat bicara terkait polemik jembatan kecil di RT 01 yang belakangan ramai diperbincangkan warga, Senin (7/7)

Jembatan berukuran panjang 5 meter dengan lebar sekitar 80 sentimeter ini disebut-sebut sebagai proyek baru yang direncanakan sejak 2022. Namun, Matias menegaskan kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, jembatan itu adalah bagian dari program mantan Kepala Desa sebelumnya, berupa pelebaran jalan sekaligus pembangunan gorong-gorong yang sudah dimulai sejak 2017.

Matias menjelaskan, kerusakan jembatan terjadi karena intensitas kendaraan roda empat milik tiga pengusaha lokal yang kerap melintas di atasnya. Beban berlebih tersebut mengakibatkan gorong-gorong jebol dan tidak dapat menahan kendaraan bermuatan berat.

“Sejak Februari lalu, kami Pemerintah Desa bersama BPD sudah bermusyawarah. Kami minta tiga pengusaha yang kendaraan operasionalnya jadi penyebab kerusakan, agar bersama-sama bergotong royong memperbaiki jembatan. Caranya, mereka diminta menyiapkan material lokal maupun non-lokal,” ujar Matias.

Namun, dari tiga pengusaha, hanya Herman Yoseph Yempormas yang menunjukkan itikad baik. Ia bahkan membeli material dengan dana pribadi sebesar Rp 2.975.000. Setelah jembatan selesai diperbaiki, nota belanja dibawa ke rumah Kades untuk diteruskan ke musyawarah bersama.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Penjabat Gubernur Provinsi Papua Meminta KPU Provinsi Papua Tingkatkan Partisipasi Pemilih Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua 2025.

40 kabiro kabupaten sarmi

Lebih lanjut ,dalam pertemuan, disepakati bahwa setiap pengusaha bertanggung jawab iuran Rp 1 juta. Sementara Pemerintah Desa juga berkontribusi Rp 500 ribu sebagai bentuk tanggung jawab moral karena jembatan tersebut merupakan fasilitas publik.

Terlepas dari itu, hingga saat ini, dua pengusaha lainnya belum merealisasikan kewajibannya. Matias menegaskan, tidak ada pungutan liar dalam urusan ini. Semua murni atas dasar musyawarah dan tanggung jawab bersama demi kelancaran akses usaha dan mobilitas warga.

“Saya hanya berharap ada pengertian baik. Ini jembatan desa, tapi rusaknya karena aktivitas usaha. Jadi sudah seharusnya kita sama-sama bertanggung jawab, bukan saling lepas tangan,” pungkas Matias.

Klarifikasi ini menjadi penting untuk meluruskan informasi publik sekaligus mengajak seluruh pihak untuk peduli terhadap infrastruktur desa. Matias berharap, kesadaran kolektif menjadi kekuatan utama dalam menjaga fasilitas umum, tanpa harus saling menyalahkan.