Ketua DPC LSM GEMPUR Markus Duha Tegaskan Kunjungan Wapres Harus Berujung Perubahan Nyata di Pulau Nias

Ketua DPC LSM GEMPUR Markus Duha Tegaskan Kunjungan Wapres Harus Berujung Perubahan Nyata di Pulau Nias
NIAS – kpktipikor.id | 20 Desember 2025
Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM GEMPUR) menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Nias yang dijadwalkan berlangsung pada 21–22 Desember 2025. Kunjungan tersebut dinilai sebagai momentum strategis untuk membuktikan keberpihakan negara terhadap wilayah kepulauan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang selama ini masih tertinggal dalam pembangunan.
Ketua DPC LSM GEMPUR Pulau Nias, Markus Duha, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus menghasilkan langkah kebijakan konkret yang menjawab persoalan struktural masyarakat Nias.
Senada dengan itu, Ketua Investigasi LSM GEMPUR, Noverius Sadawa, menyatakan bahwa Pulau Nias merupakan potret nyata ketimpangan pembangunan nasional yang hingga kini masih dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai, kunjungan Wakil Presiden harus dimaknai sebagai titik awal koreksi serius terhadap arah kebijakan pembangunan yang selama ini belum menyentuh akar masalah.
“Ketertinggalan Pulau Nias bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia masyarakatnya, tetapi akibat lemahnya perhatian, pengawasan, dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat dalam menjawab tantangan geografis dan struktural wilayah kepulauan,” tegas Noverius Sadawa saat berdiskusi dengan wartawan di Kecamatan Gomo, Sabtu (20/12/2025).
LSM GEMPUR menilai kehadiran Wakil Presiden harus dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi riil rakyat di lapangan, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur dasar, buruknya kualitas pelayanan publik, persoalan kelistrikan, pendidikan, kesehatan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan.
Selain itu, Markus Duha juga menyoroti krisis representasi politik nasional yang dialami Pulau Nias. Selama kurang lebih satu dekade terakhir, tidak ada putra daerah Pulau Nias yang duduk sebagai anggota DPR RI, sehingga aspirasi masyarakat kerap tidak terakomodasi secara optimal dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran nasional.
“Akibat minimnya representasi politik di tingkat pusat, berbagai persoalan strategis Pulau Nias terus terpinggirkan dan tidak menjadi prioritas negara,” ungkap Markus Duha.
Oleh karena itu, LSM GEMPUR secara tegas mendesak agar Wakil Presiden tidak hanya mendengarkan laporan formal dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh yang telah dikondisikan, tetapi juga membuka ruang dialog terbuka dan jujur dengan aktivis, pimpinan ormas, OKP, LSM, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil lainnya.
Menurut Markus Duha, suara masyarakat sipil adalah cerminan paling objektif atas kegagalan pelayanan publik dan buruknya tata kelola aparatur negara yang selama ini dirasakan langsung oleh rakyat.
“Tanpa mendengar suara gerakan rakyat, kunjungan pejabat tinggi negara berisiko hanya melahirkan kesimpulan semu dan tidak akan mampu mendorong perubahan kebijakan yang substansial,” tegasnya.
LSM GEMPUR berharap kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Nias benar-benar menjadi titik balik lahirnya kebijakan nasional yang lebih adil, tegas, dan berpihak, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan 3T.
(Noverius Sadawa)