Sijunjung,kpktipikor.id 20 Agustus 2025 Iya, guru itu WAJIB menjadi beban negara. Sebab dengan jasa guru-lah negara ini ada. Guru-lah yang mendidik anak bangsa sehingga menjadi pejuang, pahlawan, pemberani dan rela berkorban demi berdirinya sebuah bangsa dan negara. Tanpa belajar dan diajar oleh seorang guru, jiwa-jiwa pejuang dan kepahlawanan tak mungkin ada.
Guru itu WAJIB menjadi beban negara, sebab dia-lah yang mendidik anak bangsa sehingga menjadi seorang pemimpin yang cerdas, tangguh, berwawasan luas dan mengerti bagaimana mengelola negara dengan benar. Tanpa guru tak akan mungkin seseorang bisa menjadi pemimpin sebuah kota, daerah, provinsi apalagi menjadi kepala negara.
Guru WAJIB menjadi beban negara. Karena tugasnya adalah menjamin lahirnya generasi yang akan membangun bangsa, menghadirkan peradaban yang mulia dan penerima estafeta kepemimpinan di masa yang akan datang. Bila guru berhenti mendidik anak bangsa, maka bangsa tersebut sedang menuju kehancuran dan kepunahan. Mungkin karena kepemimpinan yang bodoh tak berpengetahuan. Atau karena ditaklukkan oleh bangsa lain yang lebih hebat, kuat dan digdaya.
Guru itu WAJIB menjadi beban negara. Bahkan semuanya, tanpa membedakan antara guru negeri dengan guru swasta. Mereka harusnya menerima “gaji” yang sama dari negara. Sebab semuanya sama-sama sedang menjalankan amanah pembukaan UUD ’45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka sama-sama sedang bekerja mendidik anak bangsa yang merupakan kewajiban negara. Bahkan tingkat kesulitan dan beban guru swasta – kadang – lebih berat dari guru negeri. Hal itu karena terbatasnya sarana dan prasarana, juga karena (maaf) rendahnya kualitas input yang ada.
Guru itu WAJIB menjadi beban negara. Jangan sebaliknya, guru yang terlalu banyak dibebani oleh negara. Karena itu, semua biaya dan anggaran negara untuk keperluan guru, seharusnya, menjadi prioritas utama. Sisanya baru dibagi untuk sektor-sektor lain secara merata.
Bila negara menginginkan rakyatnya menjadi hebat, kuat, cerdas, berakhlak mulia, maka guru harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan anggaran negara. Sebaliknya, bila negara menginginkan rakyatnya tetap bodoh, miskin, terbelakang, mudah diperalat dan diperdaya, maka sia-siakan lah para guru, dan biarkan mereka tak berdaya ( Oleh: Irsyad Syafar )
Mardius
Kabiro/Jurnalis Sijunjung
Tidak ada komentar