GEMPAR! SKANDAL BUSUK MUTASI JABATAN GUNCANG PALEMBANG!Wakil Walikota Diduga Dalang Nepotisme, JAMSAKI Siap Bongkar Borok Pemkot di Depan DPRD!

waktu baca 2 menit

Senin, 6 Okt 2025 14:58 146 Admin Pusat

Kpktipikor.id – PALEMBANG, Senin, 6 Oktober 2025– Kota Palembang di ambang gejolak! Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia (JAMSAKI) tak tinggal diam melihat bobroknya tata kelola pemerintahan. Dengan murka, mereka mengumumkan aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPRD Kota Palembang pada Senin, 6 Oktober 2025. Targetnya jelas: membongkar dugaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang disebut-sebut menjadi penyakit kronis dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Palembang!

Sorotan tajam JAMSAKI tertuju pada penunjukan sosok berinisial “R” yang secara mencurigakan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang. Sebuah posisi basah dengan anggaran fantastis, namun diisi oleh pejabat yang dinilai JAMSAKI “tidak memadai” dengan golongan Penata Tingkat 1 (3D). Ini bukan sekadar kejanggalan, ini adalah alarm bahaya!
PLT KADIS PU BINA MARGA JABATAN BASAH UNTUK GOLONGAN 3D?
“Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan golongan 3D bisa mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan di dinas sebesar PU Bina Marga? Ini jelas merusak sistem dan membuka celah penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggaran!” teriak Koordinator Aksi JAMSAKI, Satria S.P., dengan nada berapi-api. “Ini jelas-jelas akal-akalan! Ada apa di balik semua ini? Siapa yang diuntungkan dari penunjukan ‘R’ ini?!” tambahnya, menuding adanya permainan kotor di balik layar.
DPRD JANGAN JADI MACAN OMPONG!
JAMSAKI mendesak DPRD Kota Palembang untuk tidak menjadi “macan ompong” dan segera memanggil Walikota Palembang untuk mempertanggungjawabkan penunjukan kontroversial ini. Mereka menuntut audit investigasi menyeluruh terhadap seluruh proses mutasi jabatan yang dinilai penuh kejanggalan dan aroma nepotisme.
DPRD MENGHILANG? JAMSAKI KECEWA!
Ironisnya, aksi JAMSAKI disambut kekecewaan. Ketua DPRD Kota Palembang, melalui Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Juana Ria, menyampaikan permohonan maaf karena para wakil rakyat “tidak berada di tempat” untuk menemui demonstran.
Dodi Almira, aktivis vokal dari DPP GPP-Pan Provinsi Sumatera Selatan dan Hendra dari DPP MAK , tak ketinggalan menyuarakan amarahnya. “Kami mendukung penuh aksi JAMSAKI! Ini bukan lagi soal mutasi biasa, ini adalah momentum untuk membongkar praktik-praktik koruptif yang telah menggerogoti Palembang!” tegas Dodi, menyerukan perlawanan.
Rakyat Menanti: Beranikah DPRD Lawan Nepotisme?
Kini, bola panas ada di tangan DPRD. Rakyat Palembang menanti, apakah para wakil rakyat akan berani berdiri tegak melawan dugaan skandal ini, atau justru memilih bungkam dan melindungi kepentingan penguasa? Akankah keadilan ditegakkan, ataukah Palembang akan terus terjerat dalam lingkaran setan nepotisme?