GEMPAR! AKTIVIS DPP GPP-PAN SUMSEL TUDING ADA ‘PERMAINAN’ DI BALIK MUTASI PEJABAT PALEMBANG, DESAK WALI KOTA RATU DEWA EVALUASI SEKRETSRIS DINAS PUPR YANG BARU DILANTIK DIDUGA MERANGKAP JABATAN PLT KEPALA DINAS PUPR KOTA PALEMBANG.
Kpktipikor.id – Sabtu, 27 September 2025 Kebijakan mutasi dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang baru-baru ini bergulir menuai badai kritik. Dodi Almira, SH, seorang aktivis vokal dari DPP GPP-PAN Provinsi Sumatera Selatan, secara terbuka melontarkan tudingan serius: proses penempatan pejabat setingkat Kepala Dinas dan Sekretaris terindikasi kuat adanya “permainan” dan desakan dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Kritik pedas ini bukan sekadar gertakan. Dodi Almira mendesak Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk segera mengambil langkah drastis dan melakukan evaluasi terhadap hasil mutasi yang telah dilakukan.
Fokus Kritik: Kapasitas Pejabat dan Rangkap Jabatan yang Janggal
Sorotan tajam Dodi Almira tertuju pada beberapa posisi kunci yang dinilai bermasalah, terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ia menyoroti penempatan seorang pejabat dengan golongan Penata Tingkat 3D sebagai Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang.tidsk sesuai dengan Kapasitas dan Tupoksinya.
“Golongan dan kapasitas pejabat tersebut jelas ‘kurang pas’ untuk posisi Sekretaris. Jabatan strategis ini seharusnya diisi oleh figur dengan pengalaman dan kapabilitas yang mumpuni,” tegas Dodi Almira.
Lebih lanjut, kejanggalan semakin mencuat karena pejabat berinisial “R” tersebut juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang. Situasi rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja optimal.
Indikasi ‘Tekanan’ dan ‘Permainan’ di Balik Layar
Puncak kritik Dodi Almira adalah kecurigaan kuatnya bahwa proses mutasi ini tidak berjalan objektif dan profesional. Ia tidak segan-segan menuding adanya intervensi dari luar.
“Saya berkeyakinan, diduga ada indikasi Wali Kota Palembang ini tertekan, sehingga orang-orang yang bermain ini masuk,” ujar Dodi Almira dengan nada prihatin. Ia menegaskan, mutasi yang tidak mempertimbangkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta keahlian pejabat akan berujung pada “kinerja yang buruk” dan pada akhirnya merugikan Kota Palembang serta masyarakatnya.
Tuntutan Evaluasi dan ‘Rolling ” Demi Kinerja Terbaik
Sebagai aktivis yang mengawal pembangunan Sumatera Selatan, Dodi Almira, SH, mendesak Wali Kota Ratu Dewa untuk:
1. Melakukan Evaluasi Khususnya terhadap pejabat yang baru dilantik, terutama Sekretaris Dinas PU berinisial “R” yang merangkap jabatan sebagai PLT Kepala Dinas. Dodi meminta agar evaluasi ini dilakukan secara jujur dan transparan.
2. Lakukan ‘Rolling Ulang’ Jika Perlu: Apabila ditemukan ketidaksesuaian kapasitas dan keahlian, Dodi Almira menuntut agar segera dilakukan “rolling” atau mutasi ulang terhadap Sekretaris Dinas PU berinisial “R” karena Penempatan pejabat harus sesuai dengan keahlian, tugas, dan jabatan yang seharusnya diemban.
3. Prioritaskan Kualitas dan Kapabilitas: Dodi Almira menekankan bahwa Wali Kota harus sangat berhati-hati dan memastikan pejabat yang dipilih adalah sosok yang benar-benar mampu dan memiliki integritas, demi tercapainya program-program pembangunan yang pro-rakyat.
“Kita khawatir kalau orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas ini ditempatkan di tempat yang tidak semestinya, maka tentu akan menghasilkan kinerja yang buruk,” pungkas Dodi Almira, menegaskan penolakannya terhadap kebijakan mutasi yang dinilai berpotensi merusak birokrasi dan menghambat kemajuan Kota Palembang.
Masyarakat kini menanti respons dan langkah konkret dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, terkait tudingan serius ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional. Editor :
KA.BIROKOTA PALEMBANG DODI ISMANTO.SH
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar