Evaluasi Kepemimpinan Kepala Puskesmas Romean, Inspektorat dan Bupati Tanimbar Diminta Bertindak Tegas

Maluku, kpktipikor.id – Polemik kepemimpinan di Puskesmas Romean, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali mencuat dan menuai sorotan publik. Tuntutan evaluasi Keluarga Kepala Puskesmas di grup Whatsapp Cahaya Tanimbar yang diajukan keluarganya kepada Dinas Kesehatan KKT justru dinilai kontraproduktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, langkah tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas dan integritas kepemimpinan yang bersangkutan.

Selain itu, Hal yang sangat mencengkam adalah, Sekretaris Desa Sofyanin juga terkena dampak. di tengah kondisi krisis listrik, anaknya yang sedang dirawat di Puskesmas terpaksa bergantung pada generator darurat, sementara pihak keluarga sendiri yang harus membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk menyalakan mesin tersebut agar pelayanan kesehatan tetap berjalan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Puskesmas Romean, Manajemen Kesehatan di Fordata Dinilai Kacau

40 Kaperwil Maluku

Sumber terpercaya menyebutkan bahwa sejumlah program strategis yang telah dianggarkan melalui dana kesehatan, seperti mini lokakarya bulanan, triwulanan, hingga tahunan, dilaporkan tidak pernah dilaksanakan. Fakta ini memunculkan tanda tanya besar sekaligus kecurigaan publik terhadap pola pengelolaan anggaran di Puskesmas Romean.

Padahal, program-program tersebut sejatinya merupakan instrumen penting untuk memastikan koordinasi, evaluasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ketidakberlangsungan program ini dinilai mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas yang menjadi landasan tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan.

Situasi tersebut mempertegas adanya indikasi lemahnya manajemen internal, sekaligus menimbulkan keraguan masyarakat apakah anggaran yang telah digelontorkan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Tanimbar Utara Bersatu, DOB TANUT Siap Menggapai Kemajuan nyata.

22 Kaperwil Maluku

Lanjut Sumber mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, Kepala Puskesmas Romean gagal membawa perubahan positif.

“Gaya kepemimpinan yang diterapkan justru otoriter dan menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat. Banyak pegawai memilih diam karena takut, meski sebenarnya merasa tersakiti,” ujar narasumber tersebut.

Selain itu, Kepala Puskesmas dituding sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai tanpa surat keputusan resmi, serta menggunakan aset negara. mulai dari genset, televisi, speaker, hingga lemari untuk kepentingan pribadi.

Pelayanan Pasien Buruk, Status Akreditasi Dipertanyakan

Terlepas dari itu, Masyarakat menilai kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Romean jauh dari standar akreditasi “Paripurna” yang disandangnya. Beberapa persoalan krusial yang ditemukan, antara lain:

Tidak tersedia air bersih di kamar mandi pasien, sehingga keluarga harus membawa sendiri dari rumah.

Tidak ada penerangan saat rawat inap meski anggaran sudah dialokasikan melalui JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Peralatan medis tidak steril, lingkungan puskesmas tidak terjaga kebersihannya, dan fasilitas rawat inap sangat memprihatinkan.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait keabsahan status akreditasi dan kredibilitas manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas Romean.

Asas Pelayanan Publik Terciderai

Narasumber lain menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut jelas menciderai asas transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Sebelum menuding pegawai memiliki mental bobrok, Kepala Puskesmas seharusnya bercermin dan mengevaluasi kepemimpinannya sendiri. Jika dibiarkan, kepemimpinan seperti ini hanya akan menciptakan keresahan dan menghambat pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Inspektorat dan Bupati Tanimbar Diminta Bertindak Tegas

Atas berbagai persoalan yang telah mencuat, sejumlah pihak menilai masih terdapat banyak hal yang belum terungkap ke permukaan. Situasi ini memperkuat desakan agar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Bupati Kepulauan Tanimbar segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Oleh sebab itu, Evaluasi terhadap manajemen Puskesmas Romean bukan hanya mendesak, tetapi juga menjadi syarat mutlak demi menjaga kredibilitas pelayanan kesehatan di Fordata. Langkah tegas berupa evaluasi dan rotasi jabatan dinilai perlu dilakukan agar tata kelola anggaran, pola kepemimpinan, serta kualitas pelayanan publik benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi dan regulasi negara.

Harapan Masyarakat

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Puskesmas Romean maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memberikan klarifikasi resmi.

Masyarakat berharap pemeriksaan Inspektorat dapat mengungkap fakta secara transparan, memulihkan kepercayaan publik, serta memastikan pelayanan kesehatan di Tanimbar dijalankan dengan profesionalitas, integritas, dan keadilan, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.