Oleh:Andi fahri Makkasau/2530132033 Mahasiswa Pascasarjana ilmu Komunikasi Unifa Makassar
Makassar,KPK Tipikor,id-Di Sulawesi Selatan, adat dan sejarah bukan sekadar warisan simbolik, melainkan fondasi identitas kolektif. Tradisi Bugis-Makassar tumbuh dari sistem nilai yang kompleks: ade’, bicara, rapang, wari’, dan sara’sebuah kosmologi sosial yang menata relasi kuasa, martabat, dan legitimasi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pelestarian adat kerap terjebak pada dramaturgi semu: panggung raja-rajaan yang gemar memainkan peran, memutarbalikkan fakta, dan mengaburkan garis antara sejarah dan ambisi personal.
Dramaturgi sejatinya adalah alat. Ia dapat menjadi medium edukatif yang menghidupkan kembali nilai siri’na pacce, atau sebaliknya menjadi instrumen manipulasi simbolik. Di Sulawesi Selatan, persoalan muncul ketika struktur dramatik, gelar, busana, silsilah, dan ritual dipakai tanpa disiplin sumber. Tokoh-tokoh tertentu tampil bak raja di panggung adat, mengklaim legitimasi yang tak pernah tercatat dalam lontara’, lalu mengulang narasi itu hingga tampak seolah-olah sahih.
Masalahnya bukan pada pertunjukan, melainkan pada klaim kebenaran. Dramaturgi yang sehat mengakui dirinya sebagai tafsir dramaturgi yang bermasalah menyamar sebagai sejarah.
Fenomena “pandai memainkan peran” bukan hal sepele. Ketika gelar dan silsilah direkayasa, dampaknya langsung pada memori kolektif. Masyarakat awam sulit membedakan mana adat yang bersumber dari tradisi, mana yang lahir dari rekayasa panggung. Akibatnya, nilai adat tereduksi menjadi kostum dan seremoni, sementara substansi etika kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan legitimasi adat menghilang.
Di wilayah-wilayah historis seperti Bone, Gowa, Wajo, dan Soppeng, adat bukan dekorasi. Ia terikat pada struktur politik tradisional, peristiwa sejarah, dan konsensus sosial. Mengganti fakta dengan narasi dramatik yang menguntungkan individu sama artinya dengan merusak arsip hidup masyarakat.
Dramaturgi yang Berakar pada Lontara’Pelestarian adat Sulawesi Selatan menuntut disiplin ganda estetika dan epistemik. Dramaturgi harus berangkat dari lontara’, tradisi lisan yang terverifikasi, dan kesaksian adat. Pementasan boleh kreatif, tetapi tidak boleh melampaui batas kebenaran historis. Di sinilah peran sejarawan, budayawan, dan pemangku adat menjadi krusial bukan sebagai penonton, melainkan sebagai penjaga nalar budaya.
Dramaturgi adat yang bermutu justru berani menunjukkan kompleksitas konflik suksesi, kegagalan raja, musyawarah adat, bahkan kejatuhan kekuasaan. Sejarah Bugis-Makassar tidak selalu heroik, tetapi selalu bermakna. Kejujuran inilah yang membuatnya layak diwariskan.
Dramaturgi dalam pelestarian adat Sulawesi Selatan seharusnya menjadi ruang pembelajaran, bukan panggung legitimasi palsu. Bermain peran boleh memalsukan peran tidak. Ketika adat dijadikan alat pencitraan, ia kehilangan martabat. Sebaliknya, ketika dramaturgi tunduk pada kebenaran sejarah dan etika adat, ia menjelma menjadi medium yang kuat menjaga siri’, merawat ingatan, dan mendidik generasi.
Pelestarian budaya bukan soal siapa yang paling sering tampil sebagai raja, tetapi siapa yang paling setia menjaga kebenaran adat. Di sanalah dramaturgi menemukan fungsinya yang paling luhur bukan memutarbalikkan fakta melainkan menerangi sejarah
Editor:Rusdi.M
Tidak ada komentar