DPRD Tanimbar Siap Terima Aspirasi Rakyat, Tapi Harus Sesuai Aturan: “Semua Harus Lewat Mekanisme Resmi

Saumlaki, kpktipikor.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi rakyat. Namun, ia menekankan bahwa semua proses tetap harus berjalan sesuai aturan, perundang-undangan, dan tata tertib DPRD.

Pernyataan ini disampaikan Laratmase saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 18 Juni 2025, pukul 16:35 WIT, menyusul aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat yang mendesak DPRD segera menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat terbuka.

Baca Juga

1 minggu  lalu

12 Kaperwil Maluku

“Kami sebagai wakil rakyat selalu siap menerima aspirasi. Namun, untuk menindaklanjutinya, harus melalui mekanisme administratif, termasuk undangan resmi,” ujar Laratmase.

Menurutnya, aspirasi masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, akan tetap ditampung. Namun untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rapat bersama eksekutif, seperti menghadirkan Bupati atau Wakil Bupati, DPRD wajib mengikuti prosedur formal berupa undangan tertulis yang sah.

“Tadi ketika peserta demo datang, kita terima. Tapi tidak bisa langsung bahas tuntutan. Semua harus diproses sesuai tata tertib. Apakah nanti akan dibahas dalam rapat paripurna atau di komisi-komisi, itu tergantung pokok materi tuntutan,” jelasnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Oknum Kades Kotarih baru gunakan Anggaran ratusan juta tidak tepat sasaran.

11 kaperwil sumut

Laratmase mengungkapkan bahwa pendemo menginginkan kehadiran langsung Bupati dan Wakil Bupati saat aksi. Namun, untuk menghadirkan pejabat daerah dalam forum resmi, DPRD tak bisa bertindak serampangan tanpa mekanisme undangan.

“Jika menyangkut pemerintah daerah, semua harus ditempuh lewat mekanisme resmi. Butuh kesabaran dari masyarakat,” katanya.

DPRD, lanjutnya, tidak menutup pintu untuk rapat dengar pendapat, bahkan siap memfasilitasi pembahasan tuntutan warga. Tapi semuanya harus berada dalam koridor hukum, sesuai fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dilindungi undang-undang. Tapi DPRD sebagai lembaga negara juga terikat dengan aturan: dari undang-undang, tata tertib, hingga Permendagri. Semua itu tidak bisa dilangkahi,” tandasnya.