DPRD Tanimbar Jadi Markas Iblis Politik dan SK PPPK Siluman
Oleh: Nik Besitimur : Wakaperwil KPK Tipikor
Kini tak ada lagi kata hormat bagi institusi yang dulunya dijunjung tinggi sebagai suara rakyat. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar berubah menjadi lembaga kotor, sarang transaksi gelap, dan ladang pengkhianatan terhadap anak-anak negeri Tanimbar yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer. Bukannya memperjuangkan nasib rakyat, para oknum wakil rakyat justru menjual kehormatan institusi demi segepok rupiah lewat praktik haram: SK Siluman dan Honorer Siluman.
Pernahkah kita bayangkan, bahwa gedung yang megah di pusat kota itu ternyata menjadi tempat menyusun daftar hitam pengkhianatan terhadap rakyat sendiri? Oknum-oknum anggota DPRD menjadi dalang utama permainan SK palsu, di mana mereka sengaja menyelundupkan nama-nama ‘honorer siluman’ yang tak pernah mengabdi, bahkan tak dikenal di institusi manapun namun dinyatakan LOLOS sebagai PPPK. Mengapa bisa lolos? Karena mereka menyetor “biaya sukses” kepada anggota dewan bebal dan serakah, yang tak lagi punya nurani terhadap derita masyarakat.
Sementara itu, anak-anak Tanimbar yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan setia dan penuh pengorbanan, kini tergilas oleh skema busuk ini. Mereka dicampakkan oleh sistem dan dikhianati oleh wakil rakyat sendiri. Puluhan hingga ratusan tenaga honorer asli, yang setiap pagi hadir di sekolah-sekolah terpencil, puskesmas jauh di kampung-kampung, dan kantor-kantor dinas yang sepi, harus menelan pil pahit karena tidak lolos PPPK, padahal mereka adalah ujung tombak pelayanan publik yang sesungguhnya.
Apa yang lebih menyakitkan dari fakta bahwa pengabdian mereka telah dijual? Bahwa kursi yang diisi oleh suara rakyat itu kini menjadi meja tawar-menawar licik, tempat menjajakan “slot PPPK” kepada siapapun yang mampu menyetor uang, bukan kepada mereka yang layak. Itulah wajah gelap yang kini mencoreng nama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Masyarakat sudah muak. Mereka tak lagi percaya pada suara-suara manis para politikus di mimbar sidang yang setiap kali menyuarakan “perjuangan rakyat”, padahal tangan mereka masih basah oleh tinta SK palsu dan uang panas setoran dari tenaga honorer siluman. Para korban kini mendesak Bupati Kepulauan Tanimbar untuk bertindak cepat dan tegas. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal hukum dan moralitas.
Jika pemerintah daerah dan aparat penegak hukum hanya diam, maka ini menjadi preseden buruk dan akan melanggengkan praktik curang yang sama di masa depan. Lembaga wakil rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi kandang mafia seleksi PPPK, tempat SK diperjualbelikan dan nasib orang ditentukan oleh besarnya amplop.
Sudah saatnya semua pihak membongkar jaringan busuk ini sampai ke akar-akarnya. Siapa dalangnya? Siapa yang menerima setoran? Siapa yang menyusun daftar siluman itu? Bongkar! Tangkap! Penjarakan! Jika perlu, bentuk Pansus Khusus dan laporkan ke KPK. Rakyat tidak boleh lagi tertipu oleh wajah manis dan janji politik penuh racun.
DPRD Tanimbar harus dibersihkan dari hama-hama pengkhianat rakyat. Bila tidak, kepercayaan publik akan hancur sepenuhnya, dan kita tak lagi memiliki harapan terhadap lembaga legislatif daerah.
Anak-anak negeri yang telah mengabdi berhak mendapatkan keadilan. Jangan biarkan mereka tumbang karena kelicikan segelintir elit yang menjual kehormatan demi kenyang sendiri.
Tanimbar tidak butuh pemimpin siluman. Tanimbar butuh keadilan nyata!
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar