Distribusi Logistik Jelang PSU Papua, Bawaslu Provinsi Papua Perketat Pengawasan.

JAYAPURA, kpktipikor.id. Distribusi Logistik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, 6 Agustus 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua akan terus memperketat pengawasan distribusi logistik di seluruh Provinsi Papua.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua, “Amandus Situmorang” di Jayapura, Selasa,10/6/2025 mengatakan dengan begitu dapat dipastikan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada 2025 ini bakal berjalan aman, damai dan lancar.

Baca Juga

9 bulan  lalu

DPRD Tanimbar Siap Terima Aspirasi Rakyat, Tapi Harus Sesuai Aturan: “Semua Harus Lewat Mekanisme Resmi

115 Admin Maluku

“Kami bakal terus memastikan bahwa logistik mulai dari jenis surat suara, tinta, bilik suara dan beberapa fasilitas lainnya sudah sampai pada tempat tujuan,” katanya disela-sela pembongkaran logistik surat suara di Kota Jayapura, Papua, Selasa 10/6/2025

Pihaknya juga akan mengajak serta masyarakat dan pihak keamanan agar bekerja sama mengawasi dengan baik proses pendistribusian logistik tersebut, menurut Amandus.

“Memang di wilayah Provinsi Papua tidak seperti daerah pegunungan di mana terjadi konflik hanya saja kesulitan geografisnya yang menjadi kendala,” ujarnya.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Musyawarah Desa khusus pembentukan pengurus koperasi desa merah-putih desa rubun dunia.

209 kaperwil sumut

Ditambahkannya, ada beberapa daerah di Kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya di mana jarak yang harus di tempuh mulai dari laut, udara, darat serta sungai lagi maka diperlukan kehati-hatian agar tidak ada yang kerusakan.

“Dan jika ada kerusakan maka kami minta mengingatkan KPU untuk segera melaporkan setiap kerusakan logistik yang ditemukan. Sehingga dapat segera dilakukan penggantian dan tidak mengganggu jadwal PSU,” katanya lagi. Menurutnya, penyaluran distribusi logistik haruslah bekerja sama”.

“Dengan menjaga netralitas aparat negara selama tahapan PSU, termasuk TNI, Polri, dan ASN sangatlah penting untuk itu kami berharap tidak ada pihaknya penyelenggara yang keterlibatan dalam politik praktis dapat mencederai integritas proses pemilu,” ujarnya lagi*).