Di Duga Desa Bunut Abaikan Lambang Negara Kibarkan Bendera Merah Putih Dalam Keadaan Rusak , Robek, Luntur, Kusut atau Kusam

Kpktipikor, id- Labuhanbatu Selatan  Bendera Sang Merah Putih, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlihat dalam kondisi rusak , robek ,Luntur, Kusut, atau Kusam berkibar di halaman Kantor Desa Bunut Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatra Utara, pada Kamis, 31 Juli 2025. Jam 10.3 Wib

Saat awak media berusaha mengonfirmasi pihak Desa Bunut Kecamatan Torgamba terkait hal tersebut, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Antara Pemda Sarmi, KPU Sarmi Dan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura.

21 kabiro kabupaten sarmi

Begitu pula saat menghubungi PJ Kepala Desa Bunut Kabupaten Labuhanbatu Selatan Via telepon seluler berbasis WhatsApp Lewat Chat yang dikirimkan terkait hal ini tidak memberikan jawaban sampai berita di terbitkan , Begitu juga Sekretaris Desa Bunut hak yang sama juga tidak menggubrisnya .

Padahal, sesuai ketentuan, bendera Merah Putih tidak hanya dikibarkan saat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI), tetapi sepanjang tahun. Namun, bendera yang dikibarkan harus selalu dalam kondisi layak, bersih, dan diganti secara berkala jika sudah rusak.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pada Pasal 24 huruf c, ditegaskan:

Baca Juga

4 hari  lalu

KPU Sarmi Gelar Bimtek Sirekap Jelang PSU Pilkada Papua.

47 kabiro kabupaten sarmi

“Setiap orang dilarang: mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.”

Jika ketentuan tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (b). Pasal ini menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengibarkan bendera negara dalam kondisi rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak agar penghormatan terhadap simbol negara tetap terjaga, sesuai amanat konstitusi dan undang-undang di NKRI ( Porkot Pulungan )