BPKS : Antara Harapan, Keberhasilan dan Kegagalan
Sabang Aceh – kpktipikor.id – Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab mengelola Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS diharapkan dapat menjadi lokomotif perekonomian Aceh. Namun, realitasnya jauh dari harapan. BPKS telah gagal dalam mengelola potensi yang ada, sehingga kawasan ini terbilang mati suri. Btw, andai BPKS itu bernyawa, tak terkira ungkapan betapa pedih dan lara yang diderita.
BPKS dengan kompleksitas persoalan dan hambatan yang mendera (sebab kelemahan sendiri atau karena banyak pihak lain yang tidak mendukung?) adalah lembaga yang penuh sensasi tapi miskin prestasi, tinggi eselonering namun minim kewibaan dan pengakuan, SDM yang katanya mumpuni bisa terbang tinggi tapi seperti ada kabut dan tembok yg menghadang untuk berprestasi. BPKS menyedihkan, lebih sering dicibir daripada mendapatkan empati dan solusi.
Kegagalan BPKS
Biasanya, di usia 25 tahun, jika diibaratkan sebuah perusahaan, harusnya BPKS sudah masuk ke fase pemantapan (establishment). Namun BPKS belum mampu menunjukkan prestasi yang signifikan. Banyak perusahaan yang ingin berinvestasi, namun realitanya nihil. Pembebasan lahan masyarakat yang menghabiskan banyak uang negara tidak mampu diberdayakan, sehingga masyarakat tetap miskin. Disisi lain, tidak sedikit pengusaha lokal dan beberapa berasal dari negeri Jiran yang mencoba peruntungan, namun harus lempar handuk dan ‘dimiskinkan’ akibat regulasi yg multi tafsir dan lemah perlindungan! Contoh, berbagai usaha dagang Impor mobil eks Singapura, gula dll yg pernah ada dan sangat menjanjikan, menghilang dan raib begitu saja. Pelabuhan yang dulunya sibuk kini menjadi lengang, hanya digunakan untuk aktivitas pariwisata tahunan.
Harusnya pada fase ini, perusahaan sudah mengekspor berbagai komoditas andalan Aceh. Perusahaan harusnya dalam fase memantapkan posisinya di pasar yang lebih luas, mengembangkan dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang, setelah melewati tahap-tahap awal pembentukan atau pendirian. Ingat, Visi BPKS adalah menjadikan Kawasan Sabang sebagai Pusat Perdagangan Dunia!
Potensi yang Belum Tersentuh
Potensi perikanan di sekitar kawasan yang katanya tak terbatas belum juga tersentuh hingga di usianya BPKS yang sekarang.
Anggaran yang Tidak Sebanding
Anggaran BPKS yang tidak seberapa besar dibandingkan dengan daerah otorita Batam, namun pernah melesat hingga lebih dari setengah triliun per tahun, lebih besar dari APBK Sabang. Namun, di tahun-tahun akhir, anggaran BPKS hanya kecipratan sedikit sekali APBN, hanya puluhan miliar saja.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Masyarakat Aceh sejak dulu dikenal Jago Dagang, namun berbeda dengan BPKS yg notabenenya adalah lembaga negara, walau mayoritas dikelola oleh figur² terpilih, tapi tetap lamban bergerak. Sekalipun dalam 25 tahun DKS dan Management terus berganti, tapi tetap tak berdaya!
Siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan BPKS? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja lembaga ini? Apakah BPKS perlu dipertahankan? Hemat kami, tentu harus dipertahankan dgn beberapa catatan!
Memang selama keberadaan BPKS di Sabang banyak juga pembangunan yang di torehkan, seperti pembangunan jalan Anoi itam tembus ke Gampong Balohan, jalan tanjakan Balohan dan ada juga pembangunan di Gampong Iboih, pelabuhan penyeberangan Balohan, pembangunan Tugu KM 0 Indonesia serta menampung beberapa tenaga kerja dilembaga tsb dll, itu hanyalah skala kecil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Yang diharapkan oleh masyarakat adalah lapangan kerja secara menyeluruh di dalam Kawasan Sabang dan Pulau Aceh, yg diharapkan adalah multiplayer efek yg lebih nyata dari berbagai pembangunan ujar Ir. Harjuna Inc, seorang tokoh Sabang dan Aceh pada media ini, kamis ( 28/08 ).
Harapan
Moga pak Gubernur Aceh dan Presiden RI dapat memperhatikan persoalan dan masa depan lembaga ini dengan serius. Tutupnya.
Sudar:(wrt), Kaperwil Aceh.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar