Bau Busuk Dana Desa Beranang, Masyarakat Desak APH Turun Tangan
Gayo Lues,kpktipikor.Id– Bau busuk dari pengelolaan Dana Desa Beranang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues,kian menusuk hidung masyarakat. Tahun anggaran 2024 yang menelan dana Rp 908.339.000 kini dipertanyakan warga, karena sederet kegiatan terkesan janggal, penuh keanehan, dan rawan mark-up.Rabu ( 24/09/2025 )
Berdasarkan data penyaluran, dana desa tersebut baru terealisasi 48,59% atau sekitar Rp 441.348.000. Dana dicairkan pada 1 April 2024 sebesar Rp 466.991.000, sementara tahap berikutnya pada 17 Juli 2024 nihil alias Rp 0. Hingga kini, penyaluran tahap selanjutnya tidak jelas nasibnya.
Uang miliaran sudah dikucurkan, tapi yang kami lihat di lapangan hasilnya sangat minim. Ada kegiatan yang anggarannya besar, tapi dampaknya tidak terlihat sama sekali,” ujar salah satu warga Beranang kepada awak media.
Anggaran Aneh dan Membingungkan
Dari penelusuran warga bersama media, muncul sejumlah kejanggalan.Pos Keamanan Desa: tahun 2024 dianggarkan Rp 33.300.000, sementara pada tahun 2023 sudah ada Rp 18.000.000. Ironisnya, pos ronda yang ada tetap tampak biasa saja, tidak menunjukkan nilai puluhan juta rupiah.
Penyelenggaraan Posyandu: angka membengkak dari Rp 22.900.000 pada tahun sebelumnya, menjadi Rp 44.126.000 di 2024. Padahal, dinas kesehatan seharusnya sudah memiliki program serupa.
Pengelolaan Sampah Desa anggaran berubah-ubah, Rp 6.000.000 di tahun lalu, melonjak menjadi Rp 18.000.000 di tahun ini. “Angka naik drastis, tapi sampah masih berserakan di sekitar desa,” keluh warga lainnya.
Pemeliharaan Karamba/Perikanan: tahun 2024 mencapai Rp 163.477.200, tahun sebelumnya Rp 111.450.000, plus ada paket bantuan perikanan Rp 21.350.000. Warga mempertanyakan manfaatnya. “Kami tidak pernah melihat hasil dari karamba yang katanya dipelihara. Uang habis, ikan pun tidak ada,” ungkap warga Beranang.
PKK dan Administrasi Desa meski dianggarkan Rp 8.750.000 untuk pembinaan PKK dan Rp 10.400.000 untuk administrasi kependudukan, masyarakat mengaku pelayanan tetap lamban dan barang kegiatan tidak jelas.
BUMDes, penyertaan modal Rp 110.102.600 tahun 2023 menjadi sorotan. Hingga kini, keberadaan dana itu tidak diketahui. “BUMK kami seperti hilang ditelan bumi, uangnya ke mana?” sindir warga.
Masyarakat Desa Beranang menilai pengelolaan dana desa ini sudah kelewat batas. Banyak angka besar dicantumkan, namun hasilnya nihil. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran.
Kami tidak ingin dana desa hanya jadi bancakan segelintir oknum. Uang itu hak masyarakat, harus jelas manfaatnya. Kalau ada permainan, kami minta polisi dan kejaksaan segera usut tuntas,” tegas salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Beranang, Kecamatan Kuta panjang,belum memberikan klarifikasi resmi atas kejanggalan anggaran Dana Desa tersebut.
Editor : Dir
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar