Bagaikan Anak Ayam Kehilangan Induk, KNPI Desak Mendagri Evaluasi Bupati Tanimbar
Saumlaki,kpktipikor.id -Ketidakhadiran pemimpin di tengah krisis disebut bukan sekadar kelalaian, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas daerah.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Tanimbar (KKT) mendesak Menteri Dalam Negeri segera mengevaluasi total kinerja Bupati, menyusul situasi pemerintahan yang dinilai kehilangan arah dan kendali.
Desakan ini lahir dari realitas lapangan yang kian terasa janggal. KNPI menilai Kepulauan Tanimbar seperti berjalan tanpa kepala daerah, di saat masyarakat justru menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian sosial.
“Rakyat seperti berjuang sendiri. Pemerintahan ini berjalan tanpa kompas, karena pemimpinnya lebih sering tidak berada di tempat,” ketus Ketua KNPI dalam pernyataan resmi, Kamis (9/4/2026)
Lebih jauh, absennya Bupati dari wilayah dinilai bukan sekadar persoalan administratif. Kondisi ini disebut telah merusak ritme pelayanan publik dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Alih-alih hadir di tengah persoalan rakyat, Bupati disebut lebih sering berada di luar daerah sejak awal masa jabatan. Situasi ini memicu persepsi kuat bahwa kepemimpinan dijalankan dari jarak jauh, tanpa sensitivitas terhadap dinamika lokal.
Sebagai bentuk kritik tajam, KNPI bahkan melontarkan usulan satir. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah sekalian membuka kantor perwakilan di Jakarta jika Bupati merasa lebih nyaman bekerja di luar Tanimbar.
“Kalau memang lebih sering di luar, sekalian saja buat kantor di Jakarta. Ini ironis-rakyat butuh pemimpin, tapi yang ada justru kekosongan di saat genting,” ujarnya.
Di sisi lain, kekosongan kepemimpinan ini dinilai berdampak langsung pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). KNPI menilai minimnya peran kepala daerah turut memperbesar potensi kegaduhan sosial yang kini mulai terasa di berbagai lini.
Terlebih, masyarakat Tanimbar tengah menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Isu pemenuhan kebutuhan dasar yang oleh warga disebut sebagai “urusan perut” kian mendesak, terutama di tengah dinamika proyek strategis nasional Blok Masela.
Namun, pada saat krusial tersebut, kehadiran pemimpin justru dirasakan minim. KNPI menilai ini sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab konstitusional kepala daerah.
“Rakyat sedang ribut soal perut, tapi pemimpinnya tidak ada. Ini bukan sekadar kritik, ini alarm serius bagi pemerintah pusat,” tegasnya.
Karena itu, KNPI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak menutup mata. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak untuk memastikan tata kelola pemerintahan kembali berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan publik.
Desakan ini sekaligus menjadi penanda meningkatnya kegelisahan masyarakat. Ketika kepercayaan mulai retak dan kepemimpinan dipertanyakan, risiko sosial yang lebih besar mengintai.
Jika situasi ini terus dibiarkan, Tanimbar bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga berpotensi kehilangan kendali di tengah rakyat yang semakin lama menunggu, tanpa kepastian, tanpa pemimpin di sisi mereka.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar