Demokrasi Dan Politik: Keputusan Mahkamah Konstitusi Antara Harapan dan Kenyataan
Oplus_0 Oleh. Victor Ruwayari Pemerhati Demokrasi Lintas Papua.
“Sebuah Harapan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menuju suatu impian Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Demokrasi dan politik sering kali merupakan kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan politik, di mana idealisme perjuangan rakyat untuk negara seringkali dikalahkan oleh kepentingan individu atau kelompok yang mencari keuntungan pribadi, terutama saat kekuasaan diperoleh. Meskipun reformasi politik telah membuka peluang yang lebih luas untuk mewujudkan harapan rakyat, kesempatan ini sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga cita-cita demokrasi substansial yang mengutamakan pengorbanan dan kejayaan bangsa masih jauh dari kenyataan.
Harapan mengenai adanya demokrasi memberikan kesempatan kesamarataan hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi terhubung kedalam sebuah sistem pemerintahan melalui jalur politik.
Namun harapan mengenai relasi yang dibangun atas nama demokrasi ternyata tidak semudah itu juga untuk dapat terlibat ke dalam nya. Realistis saja, alih-alih memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara. Ternyata kebanyakan memasuki pertarungan dalam mengisi ruang kekuasaan itu punya ruang khusus sebatas kelompok yang memiliki akses dan sumber daya ekonomis (modal besar) untuk dapat menembus prosedure sistem politik.
Akhirnya pemilihan dijadikan tahapan untuk menguasai alat kebijakan publik agar bisa mempertahankan akses demi kepentingan segelintir orang. Wajar jika dari sini telah terbentuk dinasti kelompok-kelompok yang tujuan nya mengikuti pemilu dan untuk duduk di kursi jabatan yakni untuk menguasai sumber daya agar mereka tetap bisa berkuasa (oligarki). Sehingga wajar saja apabila dalam panggung dunia politik kita, banyak tokoh politik yang meregenerasikan orang-terdekat yang bisa dipercaya untuk melanjutkan bagian kepentingan ini. Ini pun tak menjadi persolan sebab ini negara demokrasi.
Panggung uji dokumen sebagai bukti dan keterangan para saksi serta dalil-dalil pembuktian masih digelar Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Hasil Pemilu PSU Pilkada Provinsi Papua 6 Agustus 2025.
Banyak pihak menaruh harapan pada Mahkamah Konstitusi (MK), yakni putusan yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan yang substansial.
Proses gugatan sengketa pemilu PSU Pilkada Provinsi Papua dengan waktu yang relatif terbatas, MK diharapkan tetap menjaga kualitas pemeriksaan perkara dan putusannya. MK membagi penanganan perkara dalam tiga panel. Setiap panel terdiri atas tiga hakim konstitusi. Komposisi panel sama dengan panel yang menangani perkara perselisihan hasil Pemilu PSU Papua Agustus 2025.
Publik menaruh harapan besar kepada MK untuk menghasilkan putusan yang adil dan transparan mengingat setiap perkara memiliki karakteristik dan kompleksitas berbeda-beda. Keputusan MK diharapkan mampu menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa hak konstitusional setiap warga negara terlindungi.
Harus diakui, tak hanya dalam kasus di Papua, PSU Pilkada Provinsi Papua memang tak mudah mendalilkan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan penyelenggara pemilihan, aparatur negara, atau penyelenggara negara. Siapa pun yang mempersoalkan hasil pilkada harus bisa meyakinkan hakim konstitusi, dengan menunjukkan bukti dan saksi yang memadai. Sebaliknya, penyelenggara pilkada, aparatur negara, dan penyelenggara negara, serta pasangan calon yang dipersoalkan bisa mementahkan gugatan itu dengan bukti dan saksi yang meyakinkan. Biarkan MK membuat putusan yang adil.
Sementara proses hukum berjalan, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk memastikan bahwa kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan sesuai prosedur bisa segera dilantik. Hal ini guna menjamin kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik di daerah masing-masing. Dengan demikian, keseimbangan antara penegakan hukum dan kelancaran pemerintahan bisa terjaga demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Selain putusan yang berkeadilan, MK juga diharapkan bisa menemukan fenomena kecurangan pada pemilu, yang sering kali dirasakan masyarakat, tetapi sulit dibuktikan. Apalagi, jumlah pemilih yang memberikan suara pada pilkada dan pemilu lalu menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Putusan MK dan temuan ini diharapkan bisa mendorong demokrasi kita lebih dewasa.
Keadilan sebagai Pilar Utama merupakan nilai yang sangat penting dalam sistem peradilan, termasuk dalam penyelesaian sengketa pemilu oleh MK. Harapan rakyat adalah bahwa MK akan memutuskan sengketa pemilu berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Keputusan yang adil dari MK akan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan dipertimbangkan dalam proses politik.
Demokrasi adalah pondasi utama dari sistem pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara. Oleh karena itu, harapan rakyat terhadap MK adalah bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu PSU Pilkada Provinsi Papua dilakukan secara terbuka dan transparan. Keterbukaan ini akan memastikan bahwa keputusan MK dapat dipahami oleh masyarakat dan bahwa prosesnya tidak terjadi di balik pintu tertutup.
Salah satu konsekuensi dari sengketa pemilu yang tidak diselesaikan dengan baik adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap proses politik dan sistem peradilan. Oleh karena itu, tugas MK tidak hanya menyelesaikan sengketa pemilu, tetapi juga memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut tetap terjaga. Ini dapat dicapai dengan memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang alasan di balik setiap keputusan yang diambil.
Agar keputusan MK dapat dihormati dan diterima oleh masyarakat, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem hukum dan peradilan. Pendidikan hukum yang lebih luas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan pentingnya menjaga integritas sistem peradilan.
Harapan rakyat pada Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri sengketa pemilu PSU Pilkada Provinsi Papua dengan keadilan dan demokrasi bukanlah sekadar sebuah keinginan, tetapi juga sebuah tuntutan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dengan memastikan bahwa keputusan MK didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi, MK akan tetap menjadi penjaga utama atas supremasi konstitusi dan pengayom bagi hak-hak rakyat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi MK untuk terus berupaya menjalankan peran dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Untuk mendekatkan harapan dengan impian, diperlukan pemahaman mendalam tentang ideologi bangsa, etika politik, dan semangat kejuangan yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara. Pembangunan demokrasi yang komprehensif, tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substansial di bidang politik, ekonomi, dan budaya, sangat penting untuk mencapai kebanggaan dan kejayaan bangsa.*)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar