Kepala Puskesmas Romean Klarifikasi Isu Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan
Maluku, kpktipikor.id – Menanggapi sejumlah pemberitaan di media kpktipikor.id, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya mutu layanan kesehatan, Kepala Puskesmas Romean, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alexander B.C. Sainuka, AMK, memberikan klarifikasi resmi. Klarifikasi ini disampaikan langsung kepada awak media ini lewat via seluler pada Rabu (27/8/2025) pukul 18.20 WIT.
Sainuka menegaskan bahwa isu terkait kebijakan mutasi tenaga kesehatan sebenarnya merupakan persoalan lama yang sudah ditangani sesuai aturan. Menurutnya, penempatan sementara tenaga medis dilakukan untuk mengisi kekosongan di lapangan sambil menunggu Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2025 diterbitkan.
“SK mutasi itu bersifat sementara untuk menutupi kekosongan pegawai. Setelah SK P3K keluar, tenaga yang ditugaskan di Pustu, Puskedes, maupun Polindes akan kembali ke Puskesmas,” tegasnya.
Kendaraan Dinas dan Penggunaan Dana BOK
Menjawab tudingan soal penarikan kendaraan dinas, Sainuka menjelaskan bahwa motor puskesmas yang diberikan sejak 2013 mengalami kerusakan parah setelah dipakai salah satu bidan.
“Motor itu rusak dan tidak diperbaiki. Karena dibiarkan begitu saja, saat saya pindah dari Seira kecamtan Wermaktian, motor tersebut saya tarik untuk diperbaiki dengan biaya pribadi,” ujarnya.
Sementara itu, isu dugaan pemotongan 20 persen dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ditepis keras olehnya. Ia menegaskan bahwa dana tersebut digunakan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Tidak benar kalau dipotong untuk Kapus. Dana itu dipakai membiayai perjalanan dinas bendahara ke Saumlaki dalam pengurusan BOK. Bendahara tidak punya dana pribadi, jadi ini murni hasil kesepakatan seluruh pegawai,” jelasnya.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Puskesmas
Menanggapi tuduhan bahwa sejumlah program penting tidak terlaksana, Sainuka menegaskan bahwa kegiatan Mini Lokakarya bulanan tetap dijalankan sesuai anggaran.
“Mini Lokakarya bulanan selalu kami laksanakan, sementara lintas sektor dilaksanakan setelah dana cair. Peralatan puskesmas yang ditarik karena rusak pun sudah diperbaiki dan dikembalikan ke Puskesmas untuk digunakan,” terangnya.
Keterbatasan Anggaran dan Harapan Publik
Lebih jauh, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama dalam peningkatan mutu layanan kesehatan.
“Jika dana baru cair tiga sampai empat bulan setelah berjalan, otomatis ada kekosongan anggaran di awal. Bahkan untuk kebutuhan air bersih, kami harus pesan dengan biaya tambahan. Jadi, kritik soal mutu layanan seharusnya juga mempertimbangkan realitas keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Ia menegaskan kritik publik merupakan hal wajar, namun sebaiknya disampaikan secara konstruktif demi perbaikan pelayanan.
“Harapan saya, kalau menilai seseorang jangan hanya yang negatif. Kritiklah dengan cara yang membangun dan edukatif. Kalau sejak awal saya tidak lakukan apa-apa, itu baru pantas dikritik. Tetapi jika semua sudah dikerjakan sesuai kemampuan anggaran, mari kita saling sportif,” imbuhnya.
Komitmen pada Transparansi dan Kepemimpinan Terbuka
Di akhir klarifikasi, Sainuka menegaskan komitmennya dalam membangun suasana kerja yang terbuka dan profesional di lingkungan Puskesmas Romean.
“Kita semua manusia yang punya kekurangan dan keterbatasan. Saya selalu terbuka menerima masukan. Dalam forum rapat, setiap orang punya hak bicara. Setelah rapat selesai, perbedaan pendapat tidak boleh dibawa keluar sebagai permusuhan. Saya tidak ingin dianggap pemimpin yang ditakuti, melainkan layaknya seorang bapak yang membimbing anak-anaknya,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan polemik yang berkembang dapat diluruskan, serta masyarakat dapat menilai kinerja pelayanan kesehatan secara objektif, berdasarkan fakta dan bukan sekadar persepsi.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar