Langkah Nyata Pemulihan Sawai–Masihulan: Bantuan Sosial, Infrastruktur, dan Pendidikan Digencarkan
Maluku, kpktipikor.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengambil langkah cepat dan terukur dalam merespons konflik sosial antara Negeri Sawai dan Negeri Administratif Masihulan, Kecamatan Seram Utara. Melalui rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Sosial yang berlangsung di Operation Room Lantai III Kantor Bupati pada Kamis (24/7/2025), Pemkab menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat proses rekonsiliasi, menuntaskan program rehabilitasi, dan memulihkan luka sosial secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan dan menjaga stabilitas di wilayah Teluk Dalam.
Rapat perdana ini, diipimpin langsung Sekretaris Daerah DR. Rakib Sahubawa, pertemuan strategis ini dihadiri jajaran pimpinan OPD lintas sektor, unsur TNI-Polri, dan tokoh masyarakat. Eskalasi konflik yang sebelumnya memanas di kawasan Teluk Dalam menjadi alarm kuat bagi Pemkab Malteng untuk tidak menunda penyelesaian yang terukur dan tuntas.
Asisten II Setda Malteng, Julius Boro, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan realisasi nyata dari SK Bupati Malteng No. 300–361 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Konflik.
“Kita tak butuh seremoni damai. Kita butuh solusi konkret. Hari Senin dan Rabu, tokoh-tokoh kedua negeri akan kami undang. Rekonsiliasi harus segera dilakukan, tanpa kompromi,” tegasnya.
Sekda Sahubawa menambahkan bahwa percepatan time line menjadi syarat mutlak. Ia meminta seluruh koordinator Satgas hadir penuh dalam pemaparan final rencana aksi esok hari.
“Ini bukan kerja biasa. Ini kerja maraton untuk masa depan anak cucu kita. Laporan wajib rampung, strategi harus jalan,” tandasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam penanganan konflik Sawai–Masihulan, setiap dinas dan lembaga terkait bergerak dengan langkah-langkah konkret yang terukur. Dinas Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp263 juta untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi korban serta pelaksanaan program rehabilitasi sosial.
Di sisi lain, Dinas PUPR menyiapkan rencana strategis pembangunan infrastruktur vital berupa jaringan air bersih dan jalan penghubung Sawai–Masihulan, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang di kawasan terdampak.
Sementara itu, Dinas Pendidikan mempercepat pemulihan layanan pendidikan dengan menerapkan sistem pembelajaran daring dan menambah tenaga pengajar di SD Negeri 1 Rumaholat.
Polres Malteng melalui Kabag Ops Kompol Androyuan Elim menegaskan, pendekatan persuasif dikedepankan, namun siap bertindak tegas bila ada pihak yang terus memprovokasi dan menolak perdamaian.
Senada, Kepala Kesbangpol Malteng Stevanus Noya menegaskan akan dimulai pendekatan budaya melalui pertemuan terpisah dengan tokoh adat pada awal Agustus. Ini menjadi tahapan awal dalam proses pemulihan kepercayaan antarwarga.
Dalam kesempatan yang sama, Kasat Binmas Polres Malteng, AKP Cung Haryanto, menegaskan pentingnya mengurai akar konflik secara jujur, objektif, dan mendalam. Menurutnya, penyelesaian yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika seluruh pihak berani menghadapi persoalan secara terbuka, tanpa menutupi fakta, agar rekonsiliasi yang dibangun tidak bersifat semu melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan sosial di masyarakat.
“Kami tidak ingin rekonsiliasi hanya formalitas. Harus menyentuh isu sensitif seperti status administratif Masihulan dan trauma historis masyarakat,” tegasnya.
Terlepas dari itu, Dari total 61 rumah warga Masihulan yang terdampak konflik, 8 telah selesai diperbaiki. Dinas Perumahan menargetkan penyelesaian sisa unit sebelum akhir tahun, sembari menanti bantuan rumah rusak berat dari Pemprov Maluku.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan telah menyalurkan 1 ton beras dan bibit jagung sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi pascakonflik.
Pertemuan dua jam ini bukan sekadar pertemuan teknis, tetapi simbol kuat bahwa pemerintah tak ingin konflik Sawai – Masihulan menjadi warisan buruk. Proses rekonsiliasi didesain menyeluruh: fisik, sosial, dan psikologis.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan esok hari dengan agenda finalisasi rencana aksi dan pengesahan timeline. Pemerintah menaruh harapan besar: masyarakat kembali bersatu, hidup berdampingan, dan menjadikan konflik ini pelajaran berharga menuju masa depan Maluku Tengah yang damai dan berkeadaban.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar