Formasi Siluman PPPK Diduga Bermain, Peserta Seleksi: Kami yang Mengabdi, Justru Tersingkir!
Tanimbar, kpktipikor.id – Aroma dugaan permainan kotor dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, suara kekecewaan datang dari sejumlah peserta seleksi tahap pertama berstatus kategori R2 dan R3, yang merasa dicurangi oleh sistem rekrutmen yang seharusnya berpihak pada mereka, tenaga honorer dengan masa pengabdian panjang.
“Formasi kosong yang seharusnya untuk kami, justru diisi oleh orang dari luar instansi. Kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi, malah tersingkir,” ungkap seorang peserta seleksi PPPK, Sabtu (8/7), dengan nada kecewa.
Honorer Asli Tersingkir, Diduga Digantikan Formasi Luar
Peserta tersebut menyoroti dugaan praktik formasi siluman, formasi yang muncul tanpa dasar yang jelas, dan diisi oleh individu yang tidak memiliki rekam jejak pengabdian di instansi tujuan.
Ia mempertanyakan keadilan dalam mekanisme optimalisasi formasi, yang seharusnya memprioritaskan honorer aktif berdasarkan data riil.
“Kenapa yang nyata-nyata sudah lama mengabdi malah dicoret? Lalu yang tidak pernah muncul, tiba-tiba lolos? Ini bukan sekadar soal nilai, ini tentang keadilan,” tegasnya.
Dugaan Manipulasi Data dan Titipan Formasi Menguat
Keluhan senada juga datang dari peserta lain yang mendesak agar pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tidak tutup mata terhadap praktik ini.
Mereka menduga ada manipulasi data, penyisipan nama titipan, hingga pengabaian terhadap basis data tenaga honorer resmi yang terekam di Dapodik atau database instansi.
“Kami ingin audit menyeluruh. Buka semua data. Jangan ada yang disembunyikan. Rakyat berhak tahu siapa yang bermain, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan,” ujar peserta lainnya.
Seleksi PPPK Dianggap Tidak Transparan, Minta Audit Independen
Seiring dengan mencuatnya isu SK siluman dan rekayasa formasi, publik kini menuntut langkah tegas berupa audit forensik terhadap seluruh proses seleksi PPPK di berbagai daerah. Lembaga seperti BPK, BKN, Kemenpan-RB hingga Ombudsman RI didesak turun tangan melakukan investigasi menyeluruh agar kecurangan tidak terus berulang dalam sistem rekrutmen ASN.
Nasib Honorer di Ujung Tanduk: Loyalitas Dibalas Ketidakadilan
Kasus ini menjadi gambaran pahit dari lemahnya sistem perlindungan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dengan gaji minim dan tanpa jaminan. Kini, ketika harapan menjadi ASN di depan mata, mereka justru terpinggirkan oleh dugaan permainan elit.
“Proses ini tidak bisa didiamkan. Kalau dibiarkan, akan menjadi preseden buruk nasional. PPPK bukan proyek titipan. Ini soal harga diri honorer,” tegas salah satu tokoh pendidikan di Kota Ambon.
Catatan Redaksi: Seleksi PPPK Harus Bersih, Jujur, dan Transparan
Dugaan keberadaan formasi siluman dalam seleksi PPPK bukan hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga merusak fondasi meritokrasi dalam sistem kepegawaian nasional. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa yang lolos adalah mereka yang layak, bukan mereka yang diloloskan.
Sebab dalam proses ini, bukan hanya data yang dipertaruhkan. tapi juga nasib ribuan pengabdi setia di pelosok negeri Duan Lolat.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar