Ketua Kosgoro 1957 Desak DPRD Tanimbar Bentuk Pansus Angket Usut Dugaan Kecurangan
Tanimbar, kpktipikor.id – Desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tim Angket di tubuh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali mencuat. Tokoh muda Tanimbar sekaligus Ketua PDK Kosgoro 1957, Fransiskus Ongen Rangkore, mendesak wakil rakyat tidak tinggal diam melihat berbagai dugaan praktik melawan hukum di lingkup eksekutif dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Rangkore, dugaan transaksi ilegal dan pemalsuan surat-surat negara kian mencoreng marwah pemerintahan di Tanimbar. Ia menilai DPRD harus menggunakan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan tersebut hingga tuntas.
“Sudah banyak indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan daerah. DPRD wajib bentuk Pansus Angket. Kalau terbukti, serahkan ke Kejaksaan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rangkore saat ditemui di Saumlaki, Sabtu (4/7).
Rangkore meyakini pembentukan Pansus menjadi langkah konstitusional yang tepat agar pemeriksaan terhadap pihak eksekutif maupun OPD bisa dilakukan secara terbuka, mendalam, dan tidak setengah hati. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh seluruh anggota dewan demi menegakkan norma-norma keadilan dan etika di bumi Duan Lolat.
Tokoh muda vokal ini juga mengingatkan semua pihak agar tidak bermain-main dengan hukum. Menurutnya, perilaku curang dan pemalsuan dokumen negara adalah kejahatan serius yang harus diusut tuntas dan diberi efek jera.
“Ini bukan persoalan kecil. Ini soal marwah hukum, moral, dan keadilan sosial. Kalau DPRD tidak tegas, kepercayaan publik akan hancur. Maka siapa pun yang terlibat harus diproses, tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Rangkore berharap masyarakat ikut mengawasi jalannya proses di parlemen. Ia juga mengimbau semua pihak memberikan dukungan moral agar Pansus benar-benar bekerja untuk membongkar akar persoalan, mengembalikan kepercayaan publik, dan memulihkan norma kehidupan bermasyarakat di Tanimbar.
“Tanimbar butuh perubahan. Jangan lagi ada celah untuk persekongkolan jahat yang merugikan rakyat,” pungkasnya.
(Tim)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar