DEMOKRASI TANPA AMPLOP : MENGUATKAN PARPOL LEWAT POLIPREUNER
Oleh : H. Dondik AS, SH., MH., CLE., Cht
VIRALKAN !
ARTIKEL ini tampaknya layak digaungkan di tengah kegelisahan publik terhadap wajah demokrasi yang makin mahal, pragmatis, dan kehilangan orientasi moral. Politik amplop hari ini telah menjelma menjadi budaya laten yang menggerogoti kualitas demokrasi dari tingkat bawah hingga lingkar elite kekuasaan.
Dalam banyak momentum politik, rakyat sering diposisikan sebagai pasar suara yang dapat dinegosiasikan dengan uang tunai, sembako, atau transaksi kekuasaan. Demokrasi akhirnya berubah menjadi arena investasi politik. Siapa yang memiliki modal besar akan lebih mudah tampil dan memenangkan pertarungan. Sementara gagasan, integritas, dan kapasitas kepemimpinan kerap tersingkir oleh praktik transaksional.
Karena itu, gagasan Polipreuner menjadi relevan untuk dikaji secara serius oleh publik, akademisi, maupun kalangan kampus. Konsep yang memadukan politik dan entrepreneurship ini menawarkan arah baru agar partai politik mampu membangun kemandirian ekonomi serta keluar dari ketergantungan terhadap oligarki dan politik uang.
Parpol sudah waktunya memiliki fondasi ekonomi yang sehat.
Partai yang lemah secara finansial sering kali rentan terjebak pada pragmatisme demi mempertahankan organisasi dan memenangkan kontestasi politik. Dalam situasi seperti itu, politik amplop dianggap jalan tercepat untuk meraih dukungan.
Padahal jika ditelaah secara empiris, banyak partai modern di negara maju mampu bertahan karena mempunyai basis ekonomi organisasi yang kuat. Mereka membangun koperasi kader, lembaga pendidikan politik, media komunikasi, bisnis kreatif, hingga jaringan usaha berbasis anggota. Dari sana lahir daya tahan finansial sekaligus loyalitas kader yang lebih sehat.
Di Indonesia, konsep semacam ini masih jarang dikembangkan secara serius. Banyak partai sibuk membangun citra politik, tetapi kurang fokus membangun ekosistem ekonomi kader. Banyak elite aktif menggelar konsolidasi kekuasaan, namun belum optimal dalam menciptakan program pemberdayaan ekonomi bagi struktur partai hingga tingkat akar rumput.
Jika Polipreuner dijalankan dengan baik, dampaknya bisa sangat besar. Partai tidak hanya hadir sebagai kendaraan elektoral lima tahunan, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kader dapat tumbuh sebagai pelaku usaha, penggerak UMKM, penghubung investasi rakyat, sekaligus pencipta lapangan kerja.
Pada titik itulah politik kembali menemukan kehormatannya. Politik hadir sebagai sarana perjuangan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan membangun kemandirian bangsa.
Politik amplop perlahan dapat ditekan ketika partai memiliki kekuatan ekonomi mandiri. Kader yang kuat secara ekonomi cenderung lebih independen dalam menentukan sikap politik. Mereka tidak mudah dibeli, tidak gampang ditekan, dan memiliki keberanian menjaga idealisme perjuangan.
Kampus serta kalangan akademisi semestinya mengambil peran penting dalam membedah konsep Polipreuner secara ilmiah. Dibutuhkan penelitian mendalam mengenai hubungan antara kemandirian ekonomi partai dengan penurunan praktik politik uang. Selain itu, diperlukan model implementasi yang sesuai dengan karakter sosial-politik Indonesia.
Jangan sampai demokrasi terus terjebak dalam lingkaran biaya politik tinggi. Ketika politik menjadi terlalu mahal, kekuasaan perlahan hanya akan dikuasai pemilik modal besar. Dalam kondisi demikian, rakyat sering kali berubah menjadi penonton di negeri sendiri.
Sudah saatnya lahir generasi baru partai politik: partai yang mampu membangun kemandirian ekonomi, partai yang mampu menciptakan kesejahteraan kader dan masyarakat, serta partai yang tidak lagi menggantungkan hidup pada politik amplop karena memiliki kekuatan ekonomi yang berdaulat. Sebab demokrasi yang sehat tidak lahir dari amplop yang berpindah tangan, tetapi dari kesadaran politik yang tumbuh bersama kesejahteraan rakyat.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar