Insentif Anggota BHP Pekon Ulu Semong April 2026 Diduga Ditahan Sepihak, Dalih untuk Bayar Hutang ke Inspektorat

TANGGAMUS – media kpktipikor.id Dugaan pengelolaan dana desa yang tebang pilih terjadi di Pekon (Desa) Ulu Semong, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Salah satu anggota Badan Himpunan Pemekonan (BHP) setempat mengeluhkan tertahannya insentif bulan April 2026 tanpa alasan yang jelas dan transparan.

Baca Juga

13 jam  lalu

Polres Cianjur Sampai kan Selamat Ulang Tahun kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo

53 Admin KPK

Saat dikonfirmasi, anggota BHP yang enggan disebutkan namanya tersebut mengungkapkan kekecewaannya lantaran hanya hak miliknya yang tidak dibayarkan oleh pihak Pemerintah Pekon, sementara rekan-rekan sejawatnya di kelembagaan yang sama sudah menerima insentif secara penuh.

Kronologi dan Alasan Pihak Desa

Baca Juga

16 jam  lalu

Menjaga Konsistensi Kemanusiaan: Lompatan Kemajuan PMI di Era Kepemimpinan Sabar AS

3 Admin KPK

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, saat menanyakan kepastian haknya, pihak desa beralasan bahwa insentif tersebut dialihkan untuk menutupi kewajiban pembayaran hutang kepada pihak Inspektorat Kabupaten Tanggamus.

“Padahal untuk anggota BHP yang lain sudah beres semua, hanya saya sendiri yang insentifnya tidak dikeluarkan. Alasannya untuk bayar hutang ke Inspektorat. Ini sangat aneh dan tidak adil,” ungkap anggota BHP tersebut dengan nada kecewa.

Kejanggalan Administrasi

Penahanan insentif secara individu ini menimbulkan tanda tanya besar terkait tata kelola keuangan di Pekon Ulu Semong. Beberapa poin yang disoroti antara lain:

Ketidakadilan Distribusi: Jika alasan pembayaran hutang bersifat kelembagaan atau desa, mengapa hanya satu anggota yang dikorbankan?

Legalitas Pemotongan: Secara aturan, insentif aparat pekon dan lembaga pekon merupakan hak yang sudah dianggarkan dalam APBP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon) dan tidak dapat dipotong secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat.

Transparansi Hutang: Perlu adanya kejelasan mengenai “hutang” kepada Inspektorat yang dimaksud, apakah itu bersifat pengembalian kerugian negara atau hal lain yang seharusnya bukan menjadi beban pribadi anggota BHP.

Tuntutan Kejelasan

Anggota BHP tersebut berharap pihak Kecamatan Ulu Belu maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus dapat turun tangan untuk memediasi masalah ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Pekon Ulu Semong belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai dasar kebijakan penahanan insentif bagi satu anggota tersebut di tengah lancarnya pencairan untuk anggota lainnya.

(Nagario)