Diduga Miliki “Kartu AS” Bupati, Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias Tak Tersentuh Pencopotan Jabatan

Nias – kpktipikor.id | 14 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Thomsen Nias kembali menjadi sorotan publik menyusul dugaan buruknya pelayanan kesehatan yang dikeluhkan keluarga pasien. Sorotan tersebut mencuat setelah pemberitaan media massa pada Kamis (8/1/2026) yang menayangkan kekecewaan orangtua pasien terhadap pelayanan medis yang dinilai tidak optimal.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias, dr. Noferlina Zebua, M.K.M., pada hari yang sama memberikan klarifikasi kepada media. Ia menyatakan bahwa pelayanan di rumah sakit yang dipimpinnya telah berjalan sesuai dengan prosedur dan terus diupayakan peningkatannya.
“Pelayanan di RSUD berjalan dengan baik dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada pasien. Manajemen rumah sakit bersama seluruh pegawai terus menjaga ritme pelayanan agar tetap optimal,” ujarnya.
Namun, klarifikasi tersebut dinilai sejumlah pihak belum menyentuh substansi persoalan utama sebagaimana dikeluhkan pasien dan keluarganya, sehingga dianggap sebagai pembenaran kinerja semata.
Keluhan Keluarga Pasien
Keluhan bermula dari orangtua pasien bernama Gilbert Harefa (10), yang menyebutkan bahwa anaknya dirawat di RSUD dr. M. Thomsen Nias sejak 21 Desember 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, pasien didiagnosis menderita radang usus buntu (apendisitis) yang memerlukan tindakan operasi segera.
Namun hingga beberapa hari menjalani perawatan, tindakan operasi tersebut tidak kunjung dilakukan.
“Sebagai orangtua kami sangat cemas. Anak kami terus menahan sakit dan kami khawatir usus buntunya pecah,” ujar orangtua pasien saat dihubungi awak media, Kamis (8/1/2026).
Ironisnya, pada 23 Desember 2025, keluarga pasien justru disarankan oleh salah seorang perawat untuk mengurus rujukan ke puskesmas, meskipun RSUD dr. M. Thomsen Nias diketahui memiliki dokter bedah serta fasilitas ruang operasi.
Karena khawatir dengan kondisi anaknya, keluarga akhirnya membawa Gilbert ke RSU Bethesda Gunungsitoli untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Fakta yang kemudian menimbulkan tanda tanya publik, dokter bedah yang melakukan operasi di RSU Bethesda diketahui merupakan dokter yang juga bertugas di RSUD dr. M. Thomsen Nias, yakni dr. Yamoguna Zega, Sp.B.
Gelombang Kritik Publik dan LSM
Polemik pelayanan RSUD dr. M. Thomsen Nias terus bergulir dan menjadi perbincangan luas di media sosial serta media massa. Sejumlah aktivis LSM di Kepulauan Nias menilai buruknya pelayanan rumah sakit rujukan utama tersebut mencerminkan lemahnya manajemen serta pengawasan pemerintah daerah.
RSUD dr. M. Thomsen Nias sendiri merupakan rumah sakit rujukan utama bagi empat kabupaten dan satu kota di Kepulauan Nias, dengan mayoritas pasien merupakan peserta BPJS dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Sejumlah aktivis LSM secara terbuka mendesak Bupati Nias, Ya’atulo Gulo, untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh hingga mencopot Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias.
“Anehnya, seolah-olah pemerintah daerah dan Bupati Nias tidak mendengar keluhan masyarakat. Padahal desakan pencopotan Direktur RSUD sudah lama disuarakan,” ujar seorang aktivis LSM.
Bahkan muncul sindiran keras dari kalangan aktivis yang mempertanyakan keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan.
“Apakah Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias memiliki ‘kartu AS’ sehingga bupati tidak berani mencopot jabatannya meskipun kinerjanya dinilai buruk?” ujar Ketua salah satu LSM.
Hal senada disampaikan Ketua LSM berinisial HZ, yang menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan visi dan misi kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan.
“Jika ini terus dibiarkan, korban akan terus bertambah. Bupati terkesan tidak mampu menindak bawahannya,” tegasnya.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Selama kepemimpinan dr. Noferlina Zebua, RSUD dr. M. Thomsen Nias beberapa kali diwarnai protes keluarga pasien, bahkan sejumlah kasus di antaranya sempat viral di media sosial. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Nias.
Hingga berita ini kembali diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp kepada Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias belum mendapatkan balasan. Sementara itu, Bupati Nias juga belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik pelayanan kesehatan tersebut.
(SADAWA)