LSM PKN Ungkap Potensi Korupsi Dana Desa di Nirunmas: Tembus Hujan Demi Transparansi Anggaran
Tanimbar, kpktipikor.id – Di tengah guyuran hujan dan medan berat, LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) menembus desa-desa terpencil di Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (12/6/2025), untuk melaksanakan investigasi awal dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Misi ini menjadi bagian dari komitmen LSM PKN dalam melakukan monitoring, audit sosial, dan edukasi publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tingkat desa.
Tembus Desa di Tengah Hujan, PKN Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa
Tim PKN memulai langkah dari Desa Kilmasa, lalu menyusuri sejumlah titik seperti Waturu, Watmuri, Arma, dan Tutukembong, dengan membawa misi penting: mengamati, mendokumentasi, dan mengumpulkan bukti permukaan dugaan korupsi dana desa.
Meski kondisi cuaca tak bersahabat, tim tetap menjalankan tugasnya: mengevaluasi program pembangunan, mengkaji musyawarah anggaran, dan menyerap keluhan warga terkait pelaksanaan program desa.
“Kami melakukan pemantauan terhadap aparatur desa dan lembaga yang mengelola keuangan negara. Selain itu, kami juga menggali potensi kerugian negara akibat praktik yang tidak transparan,” ujar Koordinator Tim Investigasi PKN.
Dalam observasi lapangan, tim mencatat sejumlah temuan awal seperti indikasi ketidaksesuaian laporan penggunaan anggaran dengan realisasi fisik, dugaan nepotisme dalam proyek desa, dan lemahnya partisipasi warga dalam musyawarah anggaran.
Respons Positif dari Warga, Bukti Kebutuhan Akan Pengawasan Eksternal
Kegiatan yang dilakukan LSM PKN mendapat sambutan positif dari masyarakat desa. Warga berharap agar lembaga independen terus mengawal dan mendorong pengelolaan dana desa yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik.
Selanjutnya: Kecamatan Kormomolin Jadi Target Investigasi
Kegiatan investigasi dan sosialisasi ini akan dilanjutkan ke Kecamatan Kormomolin pada 12–13 Juni 2025. Fokus investigasi mencakup:
Audit sosial pembangunan desa
Efektivitas musyawarah dalam penentuan anggaran
Dugaan praktik nepotisme dan mark-up pengadaan barang/jasa
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana publik
“Kami tidak hanya mencari pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dana desa,” tegas PKN.
PKN Dorong Reformasi Pengelolaan Dana Desa di Tanimbar
Langkah ini menegaskan peran LSM PKN sebagai garda depan pengawasan partisipatif terhadap anggaran publik, serta komitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dimanfaatkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Petrus. L
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar