Refleksi HUT 26 Tahun, Antara Euforia Pesta Kaum Berdinas dan Hilangnya Refleksi Pembangunan

Saumlaki, Kpktipikor.id – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung meriah berpusat di Taman Kota Saumlaki hampir sepekan, namun di tingkat masyarakat justru tampak lesu. Fenomena ini dinilai mencerminkan keresahan rakyat akan beratnya kehidupan, kesenjangan sosial, serta semakin jauhnya makna Ulang Tahun ke-26 dari realitas sehari-hari.

Alex Belay, Aktivis Muda KKT menilai pemerintah daerah gagal menjawab persoalan mendasar yang masih menghantui rakyat. Pernyataan ini sebagai bentuk refleksi terhadap perjalanan Kabupaten Duan Lolat.

“Hari Ulang Tahun tidak boleh hanya seremoni, melainkan momentum untuk mengoreksi arah pembangunan. Di Tanimbar, rakyat masih dicekik pengangguran, kriminalitas, perusakan lingkungan, narkoba, hingga perjudian. Pemerintah dan aparat tidak boleh berpangku tangan,” tegasnya

Pengangguran Tinggi: Gagalnya Kebijakan Ekonomi Daerah

Alex menyoroti angka pengangguran di Tanimbar yang masih tinggi. Dia menilai Pemda KKT gagal menciptakan lapangan kerja baru apalagi nasib 592 honorer yang belum jelas, sementara UMKM dan industri lokal tidak mendapat perlindungan yang memadai. Kondisi ini dianggap sebagai akar kemiskinan dan kriminalitas yang terus meningkat.

Kegagalan 100 hari kerja yang menjadi barometer pemerintahan ini, dan semakin runyam saat pemerintah KKT tak mampu melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang pro rakyat tetapi masih terjebak dalam pusaran kepentingan politik yang menguntungkan oknum dan kelompok tertentu. Pengangkatan PPPK dari awal sampai kemarin (paruh Waktu) adalah bukti ketidakmampuan pemerintah KKT dalam mewujudkan visi Tanimbar Maju yang diciptakannya sendiri. Lantas KKT mau dibawah kemana?

HUT KKT adalah pesta kaum ber-dinas yang bermedsos ria di atas penderitaan rakyat yang sedang berupaya mengais kesempatan kecil untuk mendapatkan selembar recehan demi menyambung hidupnya.

Perayaan HUT KKT tahun ini lebih semarak hanya di Instansi/OPD Pemerintah dibanding lingkungan masyarakat.

Kriminalitas yang Tak Kunjung Reda

Kasus begal, pencurian, hingga kekerasan yang Tak Kunjung Reda Sebagai Akibat dari Lemahnya Pemerintah Daerah dalam Membuka Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Hal Ini Membuat Tingkat Kejahatan Semakin Melonjak.

“Jika rasa aman tidak hadir, bagaimana investasi dan pariwisata bisa berkembang?,” sindir aktivis Muda Tanimbar itu.

Ekologi Dirusak Perusahaan, Pemerintah Lemah

Kerusakan lingkungan di wilayah operasi HPH disebut semakin parah. Perusahaan yang merusak hutan dan dibiarkan leluasa beroperasi. Bukan saja di darat, nelayan Andon yang meresahkan di perairan Tanimbar khususnya perairan Seira telah merusak ekosistem laut kita.

Bahkan, rumput laut terus terancam. Alex mendesak Pemda KKT mencabut izin perusahaan nakal, bukan hanya memberi teguran basa-basi.

Menurutnya, ini adalah cermin kegagalan pemerintah menghadirkan keadilan sosial. Dia menegaskan bahwa Pemuda/i Tanimbar akan terus menjadi suara kritis bagi rakyat.

Menurutnya, masyarakat masih menghadapi kemiskinan, ekonomi lesu, hingga dinamika politik yang tidak menyentuh akar rumput.

Lomba-lomba rakyat seperti mode show, tarian dan bahkan baris berbaris memang penting, tetapi jangan sampai perayaan HUT KKT ke-26 kehilangan pesan moral. Ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah untuk menghadirkan makna reflektif dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah.

Pergeseran Makna Perjuangan

Alex juga menilai perayaan HUT KKT tetap penting sebagai ajang kebersamaan. Namun, ia khawatir makna perjuangan bergeser karena masyarakat lebih fokus pada hiburan dibanding refleksi sejarah.

Belay mendorong pemerintah daerah melestarikan situs bersejarah dan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi edukasi atau tur virtual agar generasi muda lebih tertarik mengenal perjuangan Pemekaran Tanimbar yang dulunya bernama Maluku Tenggara Barat.

“Perayaan HUT KKT seharusnya tidak hanya hiburan, tetapi juga momen refleksi dan penghormatan terhadap Funding Father negeri Duan Lolat ini,” tegasnya.

Kritik terhadap Kebijakan Publik

Alex, menilai 26 tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdiri seharusnya menjadi momentum peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Namun, ia menyoroti melemahnya kepercayaan publik akibat kebijakan pemerintah daerah yang dinilai sarat kepentingan politik.

“Pimpinan seharusnya jadi teladan, bukan semakin jauh dari rakyat. Kebijakan yang asal dibuat tanpa kajian justru merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi praktik politik balas budi dalam hubungan dengan legislatif hingga lemahnya fungsi kontrol legislatif, yang dinilainya bertolak belakang dengan cita-cita Duan Lolat.

“Sepertinya kesejahteraan hanya dinikmati sebagian elemen saja, terutama penguasa. Rakyat masih menghadapi pembungkaman kebebasan sipil, konflik sumber daya alam, hingga impunitas aparat”.

Dirgahayu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ke-26, tutupnya.